Suara Dunia Nusantara – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan posisi tegas terkait pengayaan uranium Iran menjelang perundingan damai dengan Teheran. Washington menyatakan tidak akan menerima aktivitas pengayaan uranium dalam bentuk apa pun di wilayah Iran.
Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan kedua negara untuk memulai negosiasi putaran pertama di Islamabad, Pakistan. Perundingan tersebut berlangsung setelah tercapainya gencatan senjata yang mengakhiri 38 hari konflik bersenjata.
“Garis merah presiden, yaitu berakhirnya pengayaan uranium di Iran, tidak berubah,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.
Sikap Tegas AS dalam Negosiasi Nuklir
Dalam konteks ini, pemerintah AS menegaskan bahwa pembongkaran program nuklir Iran menjadi prioritas utama. Presiden Donald Trump bahkan menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap aktivitas pengayaan uranium.
Ia mengklaim serangan militer sebelumnya telah merusak infrastruktur nuklir Iran. Selain itu, AS juga menyebut akan bekerja untuk membersihkan sisa material nuklir yang masih ada.
“Tidak akan ada pengayaan uranium,” tulis Trump dalam pernyataan publiknya.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memperingatkan Iran agar segera menyerahkan material nuklir secara sukarela. Ia menegaskan kemungkinan langkah sepihak jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Tuntutan Iran dan Respons Washington
Sementara itu, Iran tetap bersikeras mempertahankan haknya untuk melakukan pengayaan uranium. Pemerintah Teheran membantah bahwa program tersebut ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir.
Dalam proses negosiasi, Iran sempat mengajukan rancangan perdamaian awal yang berisi sejumlah tuntutan. Namun, pihak AS menilai proposal tersebut tidak realistis.
Rancangan tersebut mencakup:
- Jaminan non-agresi dari Amerika Serikat
- Pengakuan kendali Iran atas Selat Hormuz
- Penarikan militer AS dari Timur Tengah
- Pembayaran ganti rugi perang
- Pencabutan seluruh sanksi ekonomi
Menurut Leavitt, usulan tersebut langsung ditolak oleh tim perunding karena dinilai tidak dapat diterima.
Perubahan Proposal Menjelang Tenggat
Dalam perkembangan selanjutnya, Iran mengajukan proposal baru sesaat sebelum tenggat waktu berakhir. Dokumen revisi ini dinilai lebih realistis dan menjadi dasar pembicaraan lanjutan.
Kesepakatan gencatan senjata kemudian diumumkan hanya 90 menit sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Washington.
Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut juga mencakup kewajiban Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz secara aman.
Keraguan terhadap Proses Perdamaian
Meski negosiasi akan segera dimulai, sejumlah pihak di Iran meragukan kelanjutannya. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menilai situasi keamanan belum kondusif.
Ia menyoroti serangan udara di Lebanon yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan ratusan korban jiwa dalam waktu singkat.
“Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata atau negosiasi adalah hal yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Di sisi lain, delegasi AS dijadwalkan tiba di Islamabad untuk memulai pembicaraan resmi. Tim tersebut dipimpin Wakil Presiden JD Vance bersama utusan khusus pemerintah.
Pada titik ini, perundingan damai berlangsung di tengah perbedaan tajam terkait program nuklir Iran. Posisi kedua pihak menunjukkan bahwa isu pengayaan uranium tetap menjadi hambatan utama dalam proses diplomasi.
