SuaraDuniaNusantara.net — Banjir besar yang melanda Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 memunculkan kembali kritik terhadap hilangnya hutan alam. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024 mengenai sawit—“Namanya kelapa sawit ya pohon”—mengundang respon keras dari para ahli lingkungan.
Wong Ee Lynn, penulis lingkungan untuk National Geographic Indonesia, mengatakan hutan alam memiliki jaringan ekologis yang kompleks dan tidak dapat disamakan dengan perkebunan monokultur. “Perkebunan monokultur harus menggunakan herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menegaskan bahwa penggunaan bahan kimia skala besar mempercepat kerusakan tanah dan hilangnya organisme penting.
Kerusakan tanah menjadi persoalan besar ketika tanaman penutup hilang. Lynn menjelaskan bahwa erosi meningkat dan air hujan tidak lagi terserap secara optimal. “Hutan meningkatkan kualitas air dan meminimalkan erosi,” katanya.
Sawit membutuhkan air dalam jumlah besar. Tanpa kemampuan tanah menahan kelembaban seperti di hutan, lahan menjadi kering dan membutuhkan irigasi besar. Kondisi ini dianggap mengganggu keseimbangan air lokal.
Fiona McAlpine dari The Borneo Project menilai monokultur industri “tidak mampu menandingi harmoni ekologis hutan asli”. Menurutnya, keragaman hayati yang hilang merupakan kehilangan permanen yang tidak dapat dipulihkan.
Di ekosistem Batang Toru, WALHI melihat kerusakan signifikan. Jaka Damanik, Manajer Advokasi WALHI Sumut, menyebut deforestasi mencapai 30 persen dalam lima tahun. “Perusahaan tambang, perkebunan, dan proyek energi adalah penyumbang terbesar,” ujarnya pada November 2025.
Data terakhir menunjukkan luas kebun sawit di Sumatera mencapai 7,9 juta hektare. Foto udara menampilkan sebaran monokultur yang luas, membuat hutan alam menyusut hanya menjadi fragmen kecil.(*)
