Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 14 November 2026 di Palu memerintahkan minimal 70 persen manfaat ekonomi dari seluruh izin usaha pertambangan dinikmati negara. Arahan itu disampaikan saat Tanwir Muhammadiyah 2026 untuk memperkuat penguasaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pengelolaan sektor pertambangan nasional. Dalam sambutan di kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026, ia meminta jajaran menteri terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan negara memperoleh porsi terbesar dari setiap izin usaha pertambangan.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.
Pernyataan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Presiden menekankan bahwa investasi tetap dibuka, namun keuntungan utama tidak boleh mengalir ke luar negeri. Investor berhak memperoleh pengembalian modal, setelah itu mayoritas keuntungan harus kembali kepada bangsa Indonesia.
Arahan Prabowo Sejalan Pasal 33 UUD 1945
Prabowo mengaitkan instruksi tersebut dengan amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Presiden, penguasaan negara atas sumber daya alam perlu diperkuat agar manfaatnya lebih besar bagi rakyat.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar keuntungan dari pengelolaan tambang sering kali lebih banyak dinikmati pihak luar. Situasi itu harus diubah. “Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas yang dieksploitasi, tetapi benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.
Pengawasan Ekspor Satu Pintu Diperkuat
Selain soal porsi manfaat tambang, Presiden juga menyoroti pengawasan kegiatan ekspor. Pemerintah mulai menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu dengan melibatkan lembaga yang ditunjuk. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah manipulasi laporan ekspor yang merugikan penerimaan negara.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” kata Prabowo. Ia mencontohkan pentingnya kesesuaian antara volume barang yang dikirim dengan laporan resmi. Jika ekspor mencapai 100 ton, maka laporan juga harus 100 ton, bukan lebih rendah.
Menurut data yang disampaikan Presiden, praktik manipulasi volume ekspor masih terjadi di sejumlah komoditas. Pengawasan ketat diharapkan menutup celah kebocoran devisa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Dampak bagi Perekonomian Indonesia
Instruksi 70 persen manfaat tambang untuk negara berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba. Pemerintah sebelumnya menargetkan PNBP minerba mencapai Rp165 triliun pada akhir 2026. Realisasi hingga Oktober 2026 sudah melampaui target awal, mencapai sekitar Rp141,94 triliun.
Dengan porsi manfaat yang lebih besar bagi negara, pemerintah berharap dapat mempercepat program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Keuntungan tambahan juga dapat dialokasikan untuk program sosial seperti revitalisasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.
Para pelaku usaha diminta menyesuaikan diri dengan arah kebijakan baru ini. Pemerintah tetap membuka ruang investasi asing maupun domestik, selama struktur kepemilikan dan pembagian keuntungan mengutamakan kepentingan nasional. Penguasaan saham oleh negara menjadi salah satu opsi yang disebutkan Presiden jika diperlukan.
Langkah Prabowo ini sejalan dengan upaya pembenahan sektor tambang yang sudah digulirkan sejak awal pemerintahan. Penertiban tambang ilegal, evaluasi IUP, dan penguatan hilirisasi menjadi bagian dari paket kebijakan yang sama. Tujuan utamanya adalah memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak.
Pemerintah akan segera menindaklanjuti instruksi Presiden melalui peraturan teknis di tingkat kementerian. Menteri ESDM diharapkan segera menyusun mekanisme implementasi agar target 70 persen manfaat bagi negara dapat diwujudkan secara bertahap dan terukur. Dengan demikian, sektor pertambangan diharapkan semakin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.