Nasional

Kasasi Nurhadi Ditolak, Eks Sekretaris MA Tetap Divonis 5 Tahun

kasasi Nurhadi ditolak
kasasi Nurhadi ditolak

Mahkamah Agung menolak kasasi eks Sekretaris MA Nurhadi pada 29 Oktober 2026. Vonis lima tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tetap berlaku.

Jakarta — Kasasi Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), resmi ditolak. Dengan demikian, hukuman lima tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara gratifikasi pengurusan perkara dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku.

Putusan kasasi tersebut diketok pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim kasasi diketuai Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori.

Menariknya, Mahkamah Agung tidak hanya menolak kasasi Nurhadi. Kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum juga ditolak, sehingga putusan sebelumnya tetap dipertahankan.

“Putusan kasasi: tolak kasasi Penuntut Umum, tolak kasasi Terdakwa,” demikian bunyi amar yang tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung, seperti dilaporkan Detik.com pada 13 November 2026.

Alur Perkara Nurhadi

Perjalanan hukum Nurhadi dimulai dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 1 April 2026, majelis hakim menyatakan Nurhadi terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang.

Hakim menjatuhkan pidana lima tahun penjara. Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta. Bila denda tidak dibayar, hukuman itu diganti dengan 140 hari kurungan.

Selain itu, terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137,1 miliar. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, hakim menjatuhkan pidana pengganti berupa penjara selama tiga tahun.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fajar Kusuma Aji, saat membacakan amar putusan menyatakan, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun.”

Banding Juga Gagal

Nurhadi kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan tersebut pada 20 Mei 2026.

Majelis hakim banding memutuskan untuk menguatkan seluruh putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Masa penahanan yang telah dijalani Nurhadi juga diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hukuman tujuh tahun penjara. Tuntutan itu lebih berat dibanding vonis lima tahun yang akhirnya tetap dipertahankan hingga tingkat kasasi.

Menurut Kompas.com, dalam pertimbangan putusan hakim menyebut Nurhadi menerima gratifikasi senilai Rp137,1 miliar sepanjang periode Juli 2013 hingga 2019. Uang tersebut diduga diterima melalui pihak-pihak terkait ketika ia masih menjabat sebagai Sekretaris MA maupun setelah jabatan itu berakhir.

Isu Pencucian Uang

Selain gratifikasi, Nurhadi juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hakim menyebut adanya penerimaan uang dalam berbagai mata uang asing melalui sejumlah perantara dan penukaran uang.

Nilai penerimaan yang disebutkan dalam pertimbangan hakim mencapai Rp111,3 miliar. Uang tersebut diduga mengalir melalui berbagai transaksi yang kemudian menjadi objek pembuktian dalam perkara TPPU.

Sebagaimana dilaporkan Tirto, putusan banding menegaskan bahwa Nurhadi tetap harus berada dalam tahanan. Biaya perkara tingkat banding sebesar Rp2.500 juga dibebankan kepada terdakwa.

Arti Putusan Kasasi

Penolakan kasasi berarti tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia bagi Nurhadi. Putusan pengadilan yang telah dikuatkan pada tingkat banding kini memiliki kekuatan hukum tetap.

Meski demikian, pihak terdakwa masih dapat menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali apabila memenuhi syarat yang diatur dalam hukum acara pidana.

Sebelumnya, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai putusan tersebut didasarkan pada prasangka, bukan bukti konkret. Ia mempertanyakan dasar pembuktian terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

“Putusan ini menurut hemat saya adalah putusan yang hanya didasarkan pada prasangka,” ujar Maqdir, Minggu, 15 November 2026, sebagaimana dikutip Rakyat Merdeka.

Dengan ditolaknya kasasi ini, eks Sekretaris MA Nurhadi tetap menjalani hukuman lima tahun penjara. Kasus ini juga menegaskan bahwa jabatan tinggi di lembaga peradilan tidak menutup kemungkinan seseorang dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.