Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi 2027 paling lambat 21 November 2026. Para gubernur hanya memiliki lima hari tersisa untuk menyelesaikan keputusan tersebut agar proses berjalan kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan data dan timing penting dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi acuan utama. Saat ini sudah 16 November, sehingga sisa waktu sangat terbatas bagi seluruh gubernur.
Tito menjelaskan penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi harus selesai paling lambat 21 November. Setelah itu, pemerintah kabupaten dan kota mendapat tenggat hingga 25 November untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jika proses di tingkat kabupaten kota tersendat, gubernur berwenang mengambil alih penetapan tersebut.
Daerah Rawan Dinamika Menjadi Sorotan
Dalam paparannya, Tito menyoroti sejumlah wilayah yang selama ini kerap memunculkan polemik terkait upah minimum. Ia menyebut Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah sebagai daerah dengan dinamika cukup tinggi. Jakarta juga termasuk dalam daftar perhatian khusus.
Dalam beberapa tahun yang lalu, upah minimum regional ini selalu menjadi bahan polemik dan pro kontra, kemudian bahkan terjadi demo yang cukup besar. Terutama di Jawa Barat, kemudian di Batam biasanya Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah. Itu yang menjadi hotspot daerah-daerah yang relatif cukup ada dinamika. Dan ujungnya ke Jakarta, ujar Tito dalam rapat tersebut.
Pemerintah pusat berharap seluruh proses di daerah dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026 dalam suasana yang damai. Tito menekankan pentingnya dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah agar tidak muncul ketegangan yang berujung aksi massal.
Mekanisme dan Harapan Kondusif
Proses penetapan mengikuti ketentuan yang telah diatur. Gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi sesuai jadwal. Untuk daerah yang menerapkan UMK, batas waktunya lebih longgar lima hari setelah UMP. Pengambilalihan oleh gubernur menjadi opsi terakhir jika kabupaten kota tidak mampu menyelesaikan tepat waktu.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memastikan pengendalian inflasi daerah tetap terjaga. Kenaikan upah minimum yang terlalu tajam atau terlalu rendah berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat maupun daya saing dunia usaha. Karena itu, pembahasan di tingkat daerah diminta dilakukan secara matang dan melibatkan seluruh unsur terkait.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi dasar perhitungan yang harus diikuti. Formula terbaru mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak. Dewan pengupahan daerah berperan penting dalam memberikan rekomendasi kepada gubernur sebelum keputusan final diambil.
Tito menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia berharap seluruh daerah mampu menyelesaikan penetapan tanpa gejolak berarti. Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai. Dan mudah-mudahan selesai dalam keadaan baik-baik semua, tegasnya.
Dengan sisa waktu yang sangat singkat, pemerintah daerah diminta segera bergerak. Koordinasi intensif antara dewan pengupahan, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha menjadi kunci agar keputusan yang diambil diterima semua pihak. Stabilitas sosial dan ekonomi di awal 2027 sangat bergantung pada kelancaran proses penetapan upah minimum tahun ini.