Nasional

Bobby Rasyidin Bantah Kabar Sita KPK, Tetap Inspeksi Nataru

Bobby Rasyidin
Bobby Rasyidin

Bobby Rasyidin bantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan penyitaan uang oleh KPK usai inspeksi di Yogyakarta, Jumat (6/11/2026). Sebelumnya, KPK menyatakan penyitaan Rp2 miliar dari BR terjadi pada Agustus 2025 dan tidak terkait jabatannya di PT KAI.

Bobby menyampaikan bantahan itu setelah menjelaskan agenda kerjanya di Yogyakarta. Dirut KAI itu meninjau sejumlah perlintasan sebidang untuk memastikan keselamatan jelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, menurut ANTARA.

Setelah itu, ia menanggapi ramainya pemberitaan tentang dirinya di Jakarta. “Pemberitaan itu tidak benar,” tegas Bobby. Ia mengaku sangat sedih atas kabar tersebut.

Dirut KAI itu tidak memberi keterangan lanjutan. Ia hanya meminta doa dan dukungan pelanggan KAI serta masyarakat. Permintaan itu bertujuan agar perjalanan kereta api selama libur Nataru berjalan aman, selamat, dan lancar.

Penjelasan KPK: Bukan dalam Kapasitas Dirut KAI

Di sisi lain, KPK memberi penjelasan rinci di Gedung Merah Putih, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyitaan itu “bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI”, menurut Liputan6.com. Alasannya, perkara tersebut berjalan sejak sebelum Bobby memimpin KAI.

KPK juga menegaskan Bobby bersikap kooperatif. Ia menyerahkan uang Rp2 miliar, lalu penyidik menyitanya pada Agustus 2025. Budi menyebut tempus perkara berada pada 2018–2023 dengan surat perintah penyidikan tahun 2024.

Detikcom melaporkan, KPK menyebut Bobby menerima uang itu sebelum menjabat Dirut KAI. ANTARA menambahkan, KPK menduga uang tersebut berasal dari salah satu tersangka perkara digitalisasi SPBU Pertamina.

Cek Fakta: Yang Sudah Jelas dan Belum Jelas

Dua keterangan ini belum bertemu pada satu penjelasan. KPK mengonfirmasi penyitaan Rp2 miliar dari saksi BR. Bobby menyebut pemberitaan tentang dirinya tidak benar, tetapi tidak merinci bagian mana yang ia bantah. Berikut poin yang sudah dan belum jelas:

  • KPK mengonfirmasi penyitaan Rp2 miliar dari saksi berinisial BR.
  • KPK menyatakan penyitaan terjadi pada Agustus 2025.
  • KPK menyebut perkara itu tidak berkaitan dengan jabatan Dirut KAI.
  • Bobby menyatakan pemberitaan tentang dirinya tidak benar.
  • Detail bantahan Bobby belum ia jelaskan.

Soal status hukum, KPK memanggil Bobby sebagai saksi dalam kapasitas Dirut PT Len Industri periode 2021–2025, menurut ANTARA. KPK telah menetapkan tiga tersangka, tetapi belum mengumumkan identitas mereka. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Agenda KAI Menjelang Nataru

Di tengah sorotan itu, KAI tetap menjalankan agenda operasional. Bobby menegaskan perusahaan terus mengupayakan langkah terbaik demi keselamatan perjalanan dan target nol kecelakaan (zero accident). Target tersebut berlaku khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru, sesuai arahan Presiden.

Bobby mengajak masyarakat memakai layanan kereta api selama libur akhir tahun. Menurut dia, KAI terus meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan. ANTARA juga memberitakan Dirut KAI memastikan kesiapan prasarana kereta menjelang libur akhir tahun.

Sehari sebelumnya, Kamis (5/11/2026), Bobby bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. ANTARA memberitakan, ia membahas revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas yang ditargetkan rampung dua tahun. Ia juga menyampaikan rencana proyek kereta Bali dengan nilai sekitar Rp2 triliun.

Angka Rp2 triliun untuk proyek kereta Bali tidak berkaitan dengan uang Rp2 miliar yang KPK sita. Keduanya berasal dari urusan yang sama sekali berbeda.

Penyidikan perkara digitalisasi SPBU Pertamina masih berjalan. Pada 28 Agustus 2025, KPK menyebut penyidikan memasuki tahap akhir dan menghitung kerugian negara bersama BPK. Saat laporan detikcom terbit, KPK belum merinci peruntukan uang yang disita.

Singkatnya, Bobby Rasyidin membantah pemberitaan tersebut, sementara KPK menyatakan menyita Rp2 miliar dari saksi BR pada Agustus 2025. Redaksi masih menunggu penjelasan lanjutan dari kedua pihak. KAI sendiri memastikan fokus pada keselamatan angkutan Nataru. Publik dapat memantau perkembangan resmi lewat kanal KPK dan KAI.

Sumber: ANTARA, Liputan6.com, detikcom.