Nasional

Gibran Mundur Wapres, Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan

Gibran mundur wapres uang pensiun
Gibran mundur wapres uang pensiun

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR pada Kamis, 12 November 2026. Jika dinyatakan berhenti dengan hormat, ia berhak memperoleh uang pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan seumur hidup.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan surat itu menandai berakhirnya jabatan Gibran sebagai wakil presiden ke-14 Republik Indonesia sebelum masa bakti 2024–2029 berakhir.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Gibran akan datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Menurut keterangan yang disampaikan saat rapat kerja, penyerahan direncanakan pada pukul 11.00 WIB.

“Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” ujar Habiburokhman, seperti dilansir sejumlah media nasional pada Kamis, 12 November 2026.

Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Proses berikutnya adalah penyerahan surat tersebut kepada pimpinan MPR sebagai bagian dari mekanisme pemberhentian wakil presiden.

Uang Pensiun Gibran Seumur Hidup

Setelah mundur dari jabatan wakil presiden, Gibran tetap berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dari negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Adapun Pasal 6 ayat (2) menegaskan besaran pensiun pokok mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Berdasarkan keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden saat ini sebesar Rp20,16 juta per bulan. Angka itu setara dengan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yaitu 4 kali Rp5,04 juta.

Dengan demikian, apabila pemberhentian Gibran berstatus berhenti dengan hormat, ia berpotensi menerima uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan seumur hidup. Perhitungan itu mengacu pada gaji pokok terakhir, bukan keseluruhan penghasilan maupun tunjangan selama menjabat.

Tunjangan dan Fasilitas Negara

Hak Gibran tidak berhenti pada uang pensiun pokok. UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur tunjangan bagi mantan wakil presiden sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri.

Salah satu tunjangan tersebut adalah tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok. Dari angka pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan, tunjangan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,016 juta per bulan.

Negara juga menanggung biaya rumah tangga mantan wakil presiden. Biaya itu mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulan.

Selain itu, mantan wakil presiden beserta keluarganya memperoleh jaminan biaya perawatan kesehatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta satu unit kendaraan roda empat milik negara dengan pengemudi.

Fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga menjadi bagian dari hak mantan wakil presiden. Seluruh biaya operasional pengamanan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Status Berhenti dengan Hormat

Hak pensiun tersebut tidak otomatis diberikan begitu surat pengunduran diri diserahkan. Ketentuan utamanya adalah status pemberhentian harus berhenti dengan hormat.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat. Pengecualian terjadi apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dalam ketetapannya.

Karena itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri berpotensi memenuhi syarat berhenti dengan hormat. Namun, penetapan resmi status tersebut tetap mengikuti prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Pembayaran pensiun dan tunjangan juga tidak dimulai pada hari penyerahan surat. Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Reaksi Publik dan Sorotan DPR

Kabar pengunduran diri Gibran menarik perhatian luas karena berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan dan hak finansial mantan pejabat negara. Diskusi publik juga menyoroti besaran pensiun yang diterima mantan wakil presiden dibandingkan dengan masa jabatan yang telah dijalani.

Namun, secara hukum, besaran pensiun tidak dihitung berdasarkan lama menjabat. UU tersebut menempatkan hak pensiun berdasarkan status pemberhentian dan gaji pokok terakhir, bukan masa kerja.

Habiburokhman, yang mengetahui jadwal penyerahan surat, menjadi salah satu tokoh yang menegaskan rencana Gibran datang ke MPR. Pernyataan itu dinyatakan saat ia memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sampai artikel ini disusun, fokus perhatian publik tertuju pada kelengkapan proses administrasi pemberhentian Gibran. Masyarakat juga menantikan kepastian mengenai pengganti wakil presiden serta dampak pengunduran diri tersebut terhadap jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.

Pengunduran diri Gibran menandai peristiwa politik nasional yang besar. Sementara itu, hak pensiun dan fasilitas negara yang menyertainya tetap diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.