Badan Gizi Nasional mencoret 1.637 sekolah dari penerima Program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Sudaryono menegaskan anggaran harus mengalir ke anak yang paling membutuhkan gizi.
JAKARTA, Sabtu, 21 November 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan itu diumumkan Kepala BGN Sudaryono setelah evaluasi sasaran penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sudaryono menyatakan sekolah yang dicoret umumnya dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai. Sebagian besar merupakan sekolah dengan biaya pendidikan tinggi, sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono saat sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.
Penertiban Sasaran MBG
Langkah tersebut menjadi bagian dari penertiban dan evaluasi penerima manfaat MBG. BGN menilai bantuan makanan bergizi perlu lebih tepat sasaran, terutama bagi anak dan kelompok rentan yang belum memperoleh asupan gizi memadai.
Sudaryono menegaskan, program ini bukan sekadar memberikan makanan gratis. MBG dirancang untuk memastikan anak Indonesia memperoleh gizi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.
“Anak-anak harus memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satunya dengan memastikan kebutuhan pangan dan gizi mereka terpenuhi sejak dini,” kata Sudaryono, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Viva dan Kompas.com.
BGN juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Program ini menyasar anak-anak dan kelompok rentan agar mendapatkan asupan makanan yang lebih baik secara berkelanjutan.
Fokus Ke Wilayah 3T
Setelah mencoret sekolah yang dinilai mampu, BGN mempercepat perluasan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas juga diberikan pada daerah dengan angka stunting tinggi.
Menurut keterangan BGN, sekitar 3.400 lokasi telah masuk tahapan verifikasi dan validasi sebagai persiapan perluasan layanan. Badan tersebut juga menyusun petunjuk teknis khusus untuk pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Perluasan ini menuntut persiapan lebih cermat. BGN mempertimbangkan akses geografis, ketersediaan bahan pangan, rantai distribusi, serta kebutuhan gizi khusus di wilayah terpencil dan kepulauan.
BGN juga telah meresmikan 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Penempatan dapur layanan gizi itu difokuskan pada daerah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Target Jangkauan MBG
Berdasarkan data BGN per 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah itu setara 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat pada 2026.
Ke depan, BGN menargetkan perluasan penerima hingga sekitar 77 juta hingga 78 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta penerima manfaat diarahkan ke wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Perubahan daftar penerima ini diharapkan memperkuat prinsip keadilan dalam distribusi anggaran. Sekolah yang secara ekonomi tidak lagi membutuhkan dukungan akan digantikan prioritas wilayah dengan kebutuhan gizi lebih besar.
Bagi pemerintah, MBG menjadi instrumen penting untuk menekan risiko stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas menu, serta keberlanjutan layanan di lapangan.
Dengan mencoret 1.637 sekolah dinilai mampu, BGN berupaya mengarahkan sumber daya MBG kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Tujuannya sederhana, tetapi strategis: memastikan generasi penerus Indonesia tumbuh lebih sehat, kuat, dan siap bersaing.