Jaksa KPK menghadirkan lima saksi pada sidang pembuktian kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 17 November 2026. Rencana total 200 saksi siap digelar untuk menguji dakwaan terhadap mantan Wamen Imipas Silmy Karim.
Persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing memasuki tahap pembuktian. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sebelumnya menolak eksepsi Silmy Karim pada 12 November 2026. Pemeriksaan saksi langsung dimulai.
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menghadirkan sekitar 200 orang saksi. Pada hari pertama, lima saksi dihadirkan. Di antaranya Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo Joko Mulyono yang disebut sebagai korban, serta empat ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sidang Silmy Karim Tipikor Masuk Pembuktian
Menurut keterangan jaksa di ruang sidang, saksi Joko Mulyono merupakan pihak yang diduga dipaksa membayar untuk pengurusan dokumen keimigrasian.
Keterangan para saksi akan diperkuat bukti surat, dokumen, dan percakapan WhatsApp. Sidang dijadwalkan dua kali seminggu, Selasa dan Kamis.
Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,9 miliar bersama tujuh pejabat Ditjen Imigrasi lainnya. Ia disebut menerima bagian Rp1,2 miliar. Selain itu, ia didakwa menerima gratifikasi Rp33,8 miliar yang terdiri dari uang tunai dan saham.
Objek dugaan meliputi Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, hingga alih status.
Dakwaan dibacakan pertama kali pada 29 Oktober 2026. Silmy didakwa melanggar pasal terkait dalam Undang-Undang Tipikor juncto KUHP.
Usai sidang, Silmy Karim kembali membantah keterlibatannya. Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing, bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024, ujarnya di sela pemeriksaan saksi.
Pengacara Silmy, Dodi Abdulkadir, menyatakan akan menghadirkan minimal 15 saksi meringankan dan 10 ahli. Ia menekankan kliennya justru mendorong digitalisasi untuk menutup celah pungutan.
Data dari pemberitaan kompas dan antaranews menunjukkan aliran dana diduga menggunakan rekening nominee serta kode sandi tertentu.
Praktik tersebut berlangsung dalam periode 2021-2026 di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Majelis hakim menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil.
Peran Silmy dalam struktur kekuasaan diuraikan, termasuk penempatan orang kepercayaan dan permintaan setoran berkala. Pemeriksaan berlanjut tanpa hambatan formal.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi. KPK sebelumnya menahan Silmy dan tujuh pejabat lainnya pada Juni 2026. Pelimpahan berkas ke pengadilan dilakukan Oktober 2026.
Proses pembuktian diperkirakan berlangsung panjang mengingat jumlah saksi yang besar. Setiap sidang maksimal enam hingga tujuh saksi. Fakta yang terungkap di persidangan akan menentukan arah putusan nanti.
Publik menunggu perkembangan selanjutnya. Sidang berikutnya dijadwalkan sesuai kalender majelis. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang berjalan.