Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Langkah ini meminta seluruh instansi pemerintah memperketat keamanan sistem digital menghadapi potensi ancaman siber.
Jakarta menjadi pusat perhatian setelah Komdigi merespons Security Advisory dari Badan Siber dan Sandi Negara. Peringatan tersebut dirilis BSSN pada 8 November 2026. Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Aries Kusdaryono menegaskan pentingnya langkah antisipasi segera.
Menurut keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Selasa 10 November 2026, ancaman tersebut belum terverifikasi sepenuhnya. Namun, potensi risiko terhadap situs dan layanan digital pemerintah tidak boleh diabaikan. Informasi terkait isu pajak transaksi digital luar negeri sempat beredar di media sosial sebagai latar belakang dugaan ancaman.
Komdigi Ancaman Siber dan Tiga Surat Imbauan
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi mengeluarkan tiga surat imbauan secara bersamaan. Surat pertama ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 dan Government Cloud. Surat kedua dikirim ke pejabat pengelola nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Surat ketiga mencakup seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.
Isi imbauan menekankan penguatan pengamanan sistem secara menyeluruh. Instansi diminta meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan secara aktif. Pemeriksaan kerentanan juga harus dilakukan secara berkala. Kesiapan koordinasi penanganan insiden menjadi prioritas utama agar layanan publik tetap berjalan.
Aries Kusdaryono menyampaikan pesan tegas dalam pernyataan resmi. Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah.
Laporan Antara News dan Katadata mencatat bahwa langkah ini sejalan dengan data aktivitas ancaman yang meningkat. Dashboard FortiGuard Labs menunjukkan jutaan percobaan serangan dalam rentang 24 jam terakhir. Angka tersebut mendorong pemerintah bergerak lebih cepat.
Jenis Ancaman yang Perlu Diwaspadai
Komdigi mengidentifikasi sejumlah pola serangan yang berpotensi mengganggu layanan. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS dapat membanjiri server hingga layanan sulit diakses. Defacement atau perubahan tampilan situs juga masuk daftar risiko. Eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing menjadi ancaman tambahan yang harus diantisipasi.
Pengelola sistem diminta memastikan kesiapan tim tanggap insiden. Autentikasi akun administrator perlu diperkuat. Perangkat lunak harus selalu diperbarui. Perlindungan khusus terhadap serangan DDoS menjadi keharusan. Pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan juga harus diuji secara rutin.
Suara.com dan Okezone melaporkan bahwa masyarakat umum turut diimbau waspada. Pesan atau tautan yang mengatasnamakan pemerintah terkait isu pajak digital berpotensi berisi jebakan phishing. Warga diminta tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan data pribadi melalui pesan tidak resmi.
Koordinasi dengan BSSN dan Penguatan Infrastruktur
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa perlindungan infrastruktur kritis berada dalam domain BSSN. Komdigi terus berkomunikasi dengan lembaga tersebut untuk menyelaraskan langkah. BSSN telah melakukan konfirmasi terhadap ancaman dan menjalankan simulasi penguatan infrastruktur digital nasional.
Komdigi juga memperkuat Deep Packet Inspection sebagai bagian dari mitigasi. Langkah ini membantu mendeteksi pola lalu lintas mencurigakan lebih dini. Seluruh pengelola layanan digital pemerintahan diminta meningkatkan kewaspadaan tanpa menunggu konfirmasi penuh atas ancaman yang beredar.
Data dari berbagai sumber menunjukkan lonjakan aktivitas ancaman siber dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, BSSN melalui Gov-CSIRT Indonesia belum dapat memastikan keaslian maupun kemampuan pihak yang disebut sebagai pelaku. Pemerintah memilih pendekatan preventif agar layanan publik tetap aman.
Keamanan sistem digital pemerintah kini menjadi fokus bersama. Setiap instansi diharapkan segera menindaklanjuti surat imbauan tersebut. Langkah kolektif ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital negara di tengah meningkatnya ancaman siber global.