Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjuluki Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung presiden kecil saat penyerahan hibah barang rampasan di Balai Kota, Selasa (20/10/2026). Fitroh menilai Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi barometer nasional, sehingga kepemimpinan gubernurnya ikut menjadi sorotan.
Penyerahan hibah barang rampasan itu berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Di sela acara, Fitroh tidak hanya membahas aset. Ia juga menyampaikan penilaian pribadi terhadap kepemimpinan sang gubernur.
Alasan Fitroh Sebut Pramono Anung Presiden Kecil
Fitroh mengawali penilaiannya dengan menyoroti posisi Jakarta. Menurut dia, kota ini bukan sekadar daerah biasa. Jakarta berstatus ibu kota negara, sehingga banyak daerah menjadikannya acuan.
Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan perputaran anggaran besar. Akibatnya, publik mencermati setiap langkah gubernurnya.
Karena itu, Fitroh memandang jabatan Gubernur DKI memiliki bobot tersendiri. Ia lalu melontarkan julukan tersebut secara terbuka.
"Gubernur DKI itu sesungguhnya itu presiden kecil. Iya, karena barometer kan ibu kota sebuah negara," ujarnya.
Fitroh mengaku sudah lama mengenal rekam jejak politisi yang akrab disapa Mas Pram itu. Pengalaman tersebut menjadi dasar penilaiannya.
Akronim Pramono dan Pesan Antikorupsi
Fitroh juga bermain kata dengan nama Pramono. Ia membuat akronim untuk menggambarkan gaya kerja sang gubernur. Dalam penilaiannya, Pramono bekerja praktis dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
"Pramono itu sebetulnya punya singkatan, Pak. Iya. Praktis kerjanya dan tidak sembrono. Makanya karena beliau praktis kerjanya dan tidak sembrono, beliau bisa jadi Gubernur DKI," lanjut Fitroh.
Dari karakter itu, Fitroh menarik pesan yang lebih luas soal pencegahan korupsi. Ia menilai sikap cermat menjadi modal penting bagi pejabat publik.
"Orang yang tidak sembrono, pasti tidak korupsi," kata Fitroh.
Sebaliknya, Fitroh mengingatkan risiko bagi pejabat yang bertindak gegabah. Ia menyinggung operasi tangkap tangan atau OTT, penindakan yang KPK lakukan terhadap dugaan korupsi yang tengah terjadi.
"Kalau sembrono, kena OTT KPK itu pasti," tegasnya.
Hibah Rp9,65 Miliar untuk Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta menerima hibah dua bidang tanah beserta bangunan dari KPK. Nilai totalnya sekitar Rp9,65 miliar. Aset itu berstatus barang rampasan.
Barang rampasan adalah aset yang pengadilan putuskan dirampas untuk negara. Negara kemudian dapat menyerahkannya kepada instansi lain lewat mekanisme hibah.
Aset tersebut berada di Tebet, Jakarta Selatan, dan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemprov DKI akan mengelolanya untuk mendukung kepentingan masyarakat. Rincian peruntukan masing-masing aset belum terinformasikan hingga artikel ini disusun.
Skema hibah semacam ini membuat aset rampasan tidak berhenti sebagai catatan perkara. Pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk layanan publik.
Acara penyerahan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah. Mereka perlu menjaga integritas dalam mengemban amanah publik.
Jejak Kerja Sama Pemprov DKI dan KPK
Hubungan Pemprov DKI dan KPK sudah terbangun sejak awal masa kepemimpinan Pramono. Pada Senin (24/3/2025), ia mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Kompas.TV, yang mengutip Antara, melaporkan kunjungan itu membahas pencegahan korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono meminta pendampingan dan pengawasan menyeluruh atas program Pemprov DKI, sebagaimana dilaporkan Investortrust.id. Ia juga berjanji membuka akses pengawasan, termasuk di badan usaha milik daerah.
Tirto.id mencatat Sekjen KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan itu. Ia menegaskan korupsi yang pernah terjadi di Pemprov Jakarta jangan sampai terulang di era Pramono.
Pramono sendiri mengakui godaan korupsi tidak mudah ditahan. IDXChannel mengutip pernyataannya pada Kamis (10/7/2025), ketika ia menyebut APBD Jakarta terus meningkat dan mencapai Rp91,2 triliun untuk anggaran 2025.
Latar itu menjelaskan mengapa pernyataan Fitroh banyak berbicara soal integritas. Di sisi lain, KPK terus mengingatkan pentingnya integritas bagi pejabat daerah.
Julukan presiden kecil dari Fitroh membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar pujian. Pesan itu menegaskan bahwa kehati-hatian dan integritas menjadi bekal utama pejabat publik. Sementara itu, hibah senilai Rp9,65 miliar kini resmi berada di tangan Pemprov DKI Jakarta untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat.
