Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Polkam Dudung Abdurachman dan sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026) pukul 14.30 WIB. Rapat karhutla Istana itu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di enam provinsi.
Dudung menyampaikan undangan itu saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk kembali membahas perkembangan penanganan karhutla.
"Jam 14.30 (WIB) Bapak Presiden juga akan mengundang kami sehingga kita akan dibahas kembali tentang karhutla," kata Dudung.
Sebelum memenuhi panggilan Presiden, Dudung lebih dulu memimpin rapat di kantornya. Pesertanya meliputi Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Wakil Menteri Lingkungan Hidup serta Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadan) juga hadir.
Rapat itu membahas perkembangan karhutla dan sejumlah isu politik yang tengah berkembang. Namun, Dudung tidak merinci hasil pembahasan maupun langkah lanjutan yang pemerintah siapkan.
Kepala BNPB Baru Verifikasi Ulang Data Luas Kebakaran
Isu karhutla kembali jadi sorotan setelah Letjen TNI Kristomei Sianturi menduduki kursi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prabowo melantiknya di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026) untuk menggantikan Suharyanto, menurut laporan Investortrust.id. Pergantian itu terjadi di tengah kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan yang sedang KPK tangani.
Kristomei ingin memastikan angka 639,23 hektare lahan yang masih terbakar di enam provinsi sesuai kondisi lapangan. Timnya akan membandingkan laporan BNPB dengan data pemantauan satelit. Data itu mencakup Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dan hasil pantauan NASA.
Kepada wartawan seusai pelantikan, Kristomei menjelaskan rencananya. Katadata mencatat ucapannya, "Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit." Ia juga menyatakan siap meninjau langsung lokasi kebakaran.
Angka 639,23 Hektare Memicu Keraguan Publik
Pengecekan ulang itu berawal dari rapat bersama Prabowo pada Senin (12/10/2026). Suharyanto saat itu melaporkan luas karhutla yang masih ditangani satuan tugas mencapai 639,23 hektare. Angka tersebut memicu keraguan publik dan warganet.
Penanganan waktu itu memprioritaskan kebakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi masuk daftar prioritas yang sama. Gambut memang sulit padam karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah.
Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus. Titik api baru muncul di Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo sempat meminta konfirmasi ulang soal angka itu. Setelah mendapat penegasan, Presiden menyebut luas kebakaran telah turun jauh. Beberapa minggu sebelumnya, area terdampak masih mencapai ratusan ribu hektare.
Jejak Pembahasan Karhutla di Istana
Rapat Senin bukan pembahasan pertama di Istana. Pada Kamis (24/9/2026), Prabowo bertemu 22 pakar untuk membahas mitigasi karhutla di Istana Merdeka, menurut Kontan.
Di hadapan para pakar, Prabowo menegaskan sikapnya. "Saya paling hormat sama pakar," katanya. Ia lalu meminta masukan soal pencegahan karhutla dan penanganan lahan gambut.
Prabowo juga menyinggung laporan yang ia terima dari lapangan. Menurut dia, meski pemerintah mengerahkan helikopter, petugas di darat tetap yang paling efektif.
Menanti Hasil Verifikasi BNPB
Kristomei menegaskan BNPB akan memeriksa data dan fakta lebih dulu sebelum mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Langkah itu bertujuan memastikan angka penanganan karhutla sesuai kondisi aktual.
Hingga artikel ini ditulis, pemerintah belum mengumumkan hasil pertemuan di Istana. Publik masih menunggu angka final luas karhutla dan langkah lanjutan yang pemerintah ambil.
Secara ringkas, rapat karhutla Istana pada Senin ini menandai upaya pemerintah menyelaraskan data dan strategi penanganan. Kejelasan angka dari BNPB akan menentukan arah kebijakan berikutnya.
Sumber: keterangan Menko Polkam Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam.
