SuaraDuniaNusantara.net — PBNU memasuki fase diplomasi internal yang menegang ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Dua forum itu memunculkan pertanyaan tentang legitimasi dan proses penyatuan kembali jam’iyah terbesar di dunia Islam ini.
Pleno Syuriyah di Hotel Sultan digelar berdasarkan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir pada 2 Desember 2025. Agenda meliputi penyampaian hasil rapat harian dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU Mohammad Mukri mengatakan forum menghadirkan unsur Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, dan banom. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Banom Serukan Rekonsiliasi
Tujuh banom pusat menolak pleno Syuriyah yang digelar tanpa dua pucuk pimpinan PBNU. Pernyataan itu dirilis 5 Desember. Lakpesdam PBNU turut memberi catatan.
“NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral,” ujar Muhammad Nurkhoiron. Seruan ini memperlihatkan kekhawatiran bahwa konflik internal dapat merembet pada jejaring organisasi hingga tingkat global diaspora.
Banom mendukung forum Tebuireng sebagai jalur islah. Mereka menilai musyawarah jernih dan tabayyun adalah fondasi diplomasi untuk merawat marwah organisasi.
Tanfidziyah Pertahankan Mandat
Gus Yahya menyatakan pleno Syuriyah tidak sah. “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegasnya pada 3 Desember 2025.
Ulil Abshar Abdalla menegaskan syarat sah pleno adalah dipimpinnya forum oleh Rais Aam dan ketua umum sebagai dwi tunggal. Ia menyebut pleno kubu Gus Yahya akan fokus pada evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan kebencanaan. (*)
