Aditya Mas, Author at SuaraDuniaNusantara.net

PSI Tolak Budi Arie Jadi Kader, Ini Alasannya

Agustus 28, 2026Agustus 27, 2026 Aditya Mas

PSI tolak Budi Arie, suara dunia nusantara

PSI menolak rencana Budi Arie Setiadi menjadi kader dengan alasan rekam jejak dan pandangan politiknya tidak sesuai prinsip partai. PSI menolak Budi Arie Setiadi jika mantan Menteri Koperasi itu mendaftar sebagai kader. Penolakan tersebut disampaikan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, Rabu (26/8/2026). Menurut Dedek, PSI menerapkan seleksi ketat terhadap calon anggota. Partai mempertimbangkan kesesuaian nilai, rekam jejak, dan visi politik setiap calon. “Keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kesesuaian nilai dan rekam jejak.” PSI Soroti Sikap Budi Arie soal Pemerintahan Yang menjadi sorotan PSI adalah pandangan Budi Arie…

Pemeriksaan Stafsus Menhut Menunggu Jadwal Baru KPK Kuansing

Agustus 27, 2026Agustus 27, 2026 Aditya Mas

Stafsus Menhut mangkir, suara dunia nusantara

Pemeriksaan Stafsus Menhut Andi Saiful Haq belum mendapat jadwal baru setelah ketidakhadirannya pada 21 Agustus. KPK menyerahkan penjadwalan ulang pemeriksaan Andi Saiful Haq kepada tim penyidik. Perkembangan itu muncul ketika KPK juga mengejar penyelesaian berkas perkara dugaan suap di Pemkab Kuansing. Pemeriksaan Stafsus Menhut Masuk Penjadwalan Ulang Andi sebelumnya mendapat panggilan sebagai saksi untuk perkara dugaan suap di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi. Namun, Andi tidak hadir pada pemeriksaan Jumat, 21 Agustus 2026. Ia mengirim surat terkait alasan ketidakhadirannya. Menurut Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Andi memiliki kegiatan lain…

RUU Perampasan Aset Didorong Publik, DPR Bergerak

Agustus 27, 2026Agustus 27, 2026 Aditya Mas

Pengesahan RUU Perampasan Aset, suara dunia nusantara

RUU Perampasan Aset mendapat dukungan masyarakat saat DPR mempercepat proses menuju pengesahan paling lambat Desember 2026. RUU Perampasan Aset mendapat sorotan publik bersamaan dengan perkembangan pembahasannya di DPR RI. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hadir dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026). Kelompok yang dipentoli Supriyono alias Botok dan Teguh itu sebelumnya berencana menggelar aksi di kompleks parlemen. Mereka membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dukungan RUU Perampasan Aset Datang dari Masyarakat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kemudian diterima masuk Gedung DPR RI. Mereka mengikuti…

RUU Perampasan Aset Dipastikan Sah Desember 2026

Agustus 27, 2026 Aditya Mas

RUU Perampasan Aset, suara dunia nusantara

RUU Perampasan Aset dipastikan masuk tahap pengesahan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026. RUU Perampasan Aset memasuki titik terang setelah Komisi III DPR RI memastikan pengesahan pada Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kepastian itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, pengesahan aturan tersebut bukan lagi sekadar target. DPR memastikan prosesnya selesai paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026. RUU Perampasan Aset Bawa Konsep Hukum Baru Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu panjang. Pasalnya, aturan tersebut membawa konsep…

Stafsus Menhut Absen KPK, Pemeriksaan Kasus Kuansing Ditunda

Agustus 27, 2026 Aditya Mas

Stafsus Menhut Andi Saiful Haq absen dari pemeriksaan KPK terkait dugaan suap di Pemkab Kuansing. Staf Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Andi Saiful Haq, tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Andi seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara dugaan suap Kuansing. Stafsus Menhut Punya Agenda Lain Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan alasan ketidakhadiran Andi pada Rabu, 26 Agustus 2026. Menurutnya, Andi memiliki kegiatan lain yang sudah terjadwal. Andi juga mengirim surat jawaban kepada tim penyidik. Dengan demikian, KPK belum…

Aset PT DSI Rp425 Miliar Disita Bareskrim

Agustus 8, 2026Agustus 8, 2026 Aditya Mas

Aset PT DSI yang disita Bareskrim Polri kini mencapai sekitar Rp425 miliar. Penyidik menelusuri ratusan sertifikat dan properti untuk memulihkan kerugian 5.714 korban. Aset PT DSI menjadi fokus terbaru penyidikan kasus fraud Dana Syariah Indonesia. Bareskrim Polri mencatat total penyitaan mencapai sekitar Rp425 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik terus menjalankan asset tracing. Polisi menggandeng PPATK dalam pendekatan follow the money. Aset PT DSI Mencapai Rp425 Miliar Secara rinci, aset yang telah disita mencakup 694 sertifikat tanah berstatus SHM dan SHGB.…

Bareskrim Limpahkan Berkas Eks Direktur Dana Syariah

Agustus 8, 2026 Aditya Mas

Bareskrim limpahkan berkas perkara mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia berinisial AS ke Kejari Depok. Polisi juga menyita aset sekitar Rp30 miliar. Bareskrim limpahkan berkas perkara AS dalam kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia ke Kejaksaan Negeri Depok. Pelimpahan itu menandai masuknya perkara AS ke tahap penuntutan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik memisahkan perkara PT DSI dalam empat berkas. Bareskrim Limpahkan Berkas AS ke Kejari Depok Berkas AS menjadi perkara kedua yang ditangani penyidik dalam kasus tersebut. Sebelumnya, berkas dengan tersangka…

Program SAPA SEMESTA Diperluas, Pemerintah Genjot Legalitas UMK Pangan Menuju Pasar Ekspor

Juli 29, 2026Juli 28, 2026 Aditya Mas

Program SAPA SEMESTA memasuki tahap percepatan pendampingan bagi UMK pangan olahan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas lembaga agar semakin banyak produk memperoleh izin edar BPOM. Program SAPA SEMESTA terus diperkuat sebagai upaya memperluas legalitas produk usaha mikro dan kecil di sektor pangan olahan. Setelah pendampingan mulai berjalan, pemerintah kini mendorong lebih banyak pelaku usaha memperoleh Nomor Izin Edar BPOM. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing produk lokal. Selain memperluas akses pasar dalam negeri, legalitas produk juga dinilai membuka peluang memasuki pasar ekspor. Dalam pelaksanaannya, Kementerian UMKM bekerja sama…

SAPA SEMESTA BPOM Percepat Izin Edar UMK Pangan Olahan, 182 Pelaku Usaha Sudah Lolos

Juli 28, 2026Juli 28, 2026 Aditya Mas

SAPA SEMESTA BPOM menjadi program kolaborasi pemerintah untuk mempercepat penerbitan Nomor Izin Edar bagi UMK pangan olahan. Program ini diharapkan meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses ke pasar nasional dan ekspor. SAPA SEMESTA BPOM resmi dijalankan pemerintah untuk mempercepat legalitas produk usaha mikro dan kecil (UMK) pangan olahan. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui program ini, pemerintah mempercepat proses pendampingan hingga penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM. Dengan demikian, pelaku UMK diharapkan lebih mudah memasarkan produknya di pasar nasional…

Kantin Sekolah Masih Dikaji untuk Distribusi MBG, BGN Siapkan Aturan Baru

Juli 6, 2026Juli 6, 2026 Aditya Mas

Kantin sekolah masih berpeluang dilibatkan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi pemerintah menegaskan skema tersebut belum diputuskan. Saat ini Badan Gizi Nasional bersama Kemendikdasmen masih menyusun aturan agar pelaksanaan program berjalan lebih tepat sasaran. Pemerintah masih mematangkan berbagai skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kemungkinan memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem distribusi makanan. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai pola pelibatan kantin sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan seluruh opsi masih berada dalam tahap pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Di…