Kementerian Perindustrian menilai bea masuk LPG 0 persen telah mendorong produktivitas industri petrokimia selama empat bulan. Kebijakan itu kini dikaji untuk diperpanjang menjelang berakhir pada Januari 2027.
JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan kebijakan bea masuk LPG 0 persen untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan tersebut saat ini berlaku hingga Januari 2027.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan evaluasi awal menunjukkan dampak positif. Ia menyampaikan hal itu dalam Diskusi Media Gathering FORWIN 2026 bertema Outlook Industri Petrokimia 2027 di Sentul, Jawa Barat, Jumat, 6 November 2026.
“Dari hasil perhitungan Kemenperin, selama empat bulan kebijakan ini berjalan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik di industri petrokimia,” ujar Sri Bimo, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu, 7 November 2026.
Bea Masuk LPG Turun 5 Persen
Sebelumnya, LPG yang diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri petrokimia dikenakan tarif bea masuk 5 persen. Pemerintah kemudian menurunkan tarif tersebut menjadi 0 persen melalui PMK 50/2026.
Peraturan itu diundangkan pada 21 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 28 Juli 2026. Fasilitas berlaku selama enam bulan untuk impor LPG pada pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00.
Insentif ini ditujukan bagi LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, bukan LPG rumah tangga. Kriteria perusahaan penerima manfaat diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026.
LPG Alternatif Nafta
Dalam proses produksi petrokimia, LPG dapat menjadi alternatif pengganti sebagian nafta. Keduanya dipakai untuk menghasilkan bahan baku dasar seperti ethylene dan propylene.
Dengan tarif impor nol persen, produsen memiliki ruang lebih besar memilih bahan baku. Pilihan itu dapat disesuaikan dengan pergerakan harga global, ketersediaan pasokan, serta biaya logistik.
Sri Bimo menjelaskan fleksibilitas tersebut penting karena industri petrokimia masih bergantung pada bahan baku impor. Perubahan harga komoditas internasional, nilai tukar rupiah, dan gangguan rantai pasok dapat langsung menekan biaya produksi.
“Jadi kalau kita 0 persen kan impor LPG, ini akan meningkatkan produktivitas dari industri petrokimia kita. Dulu mungkin LPG-nya mahal, sehingga kita tahan-tahan dulu,” kata Sri Bimo, dikutip Bloomberg Technoz, Sabtu, 7 November 2026.
Industri Minta Keberlanjutan
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mendukung perpanjangan kebijakan tersebut. Asosiasi bahkan mengusulkan insentif itu dipermanenkan agar industri memiliki kepastian jangka panjang.
Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menilai pembebasan bea masuk telah membantu menekan biaya produksi. Namun, ia mengakui manfaatnya belum maksimal karena harga LPG dunia tidak selalu lebih murah dibanding nafta.
“Awal-awal ini belum efektif sekali ya, tapi sudah lumayan, ada perbaikan lah. Tapi memang harga LPG tidak selamanya bersaing dengan harga nafta,” ujar Suhat, seperti dikutip Katadata, Jumat, 5 November 2026.
Kemenperin kini menyiapkan kajian untuk mengusulkan keberlanjutan insentif kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan akhir masih menunggu pertimbangan pemerintah menjelang masa berlaku kebijakan berakhir.
Target Utilisasi 90 Persen
Pemerintah juga menargetkan peningkatan utilisasi industri petrokimia nasional hingga 90 persen. Saat ini, utilisasi pabrik baru berada di kisaran 60 hingga 70 persen.
Tekanan utama datang dari produk petrokimia dan plastik impor yang harganya lebih rendah. Kondisi itu membuat produk dalam negeri sulit bersaing di pasar domestik.
Karena itu, Kemenperin mendorong penerapan instrumen perlindungan industri. Langkah tersebut mencakup penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kebijakan antidumping.
Perpanjangan bea masuk LPG 0 persen dinilai menjadi salah satu kunci menjaga daya saing industri petrokimia. Keputusan pemerintah pada Januari 2027 akan menentukan kelangsungan biaya produksi dan pasokan bahan baku industri nasional.