Nasional

KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI, Kasus SPBU Pertamina

KPK sita Rp2 miliar dari Dirut KAI
KPK sita Rp2 miliar dari Dirut KAI

KPK sita Rp2 miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin dalam kasus digitalisasi SPBU Pertamina, kata juru bicara lembaga, Jumat (6/11/2026). Namun, penyitaan itu berlangsung sejak Agustus 2025 dan tidak terkait jabatan Bobby di KAI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi hal itu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar,” kata Budi, seperti dikutip Republika. Uang itu berasal dari seorang saksi berinisial BR.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein ikut membenarkan penyitaan tersebut. “Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan,” ujarnya, menurut ANTARA. Taufik tidak menyebut jumlah uang yang disita.

Kabar itu cepat menarik perhatian publik karena Bobby baru tampil di Istana. Republika mencatat, Dirut KAI tersebut mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11/2026) siang WIB.

Sorotan publik juga muncul karena KAI sedang bersiap menghadapi angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Bobby berada di Yogyakarta pada Jumat untuk inspeksi perlintasan sebidang, menurut ANTARA.

Penyitaan Berlangsung Sejak Agustus 2025

Budi lalu meluruskan waktu penyitaan. “Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK. Menurut dia, penyidik tidak menyita uang tersebut dalam waktu dekat ini.

Sikap Bobby, menurut KPK, kooperatif. Ia menyerahkan sekaligus mengembalikan uang Rp2 miliar itu, lalu penyidik menyitanya. Penjelasan ini Budi sampaikan kepada detikcom.

KPK juga meluruskan jabatan yang melekat pada saat itu. Bobby masih memimpin PT Len Industri (Persero) pada 2021–2025, bukan PT KAI. Tempus perkaranya berada pada 2018–2023, dengan surat perintah penyidikan terbit pada 2024, menurut Liputan6.com.

Dugaan Asal Uang dan Perkembangan Kasus Digitalisasi SPBU

ANTARA melaporkan, KPK menduga Bobby menerima uang itu dari salah satu tersangka saat memimpin PT Len Industri. Karena itu, penyidik mendalami peran BR dalam perkara digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018–2023.

Perkara ini menyangkut pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero). Periode pengadaan yang KPK usut mencakup 2018 sampai 2023. Penyidik mengusutnya lewat surat perintah penyidikan yang terbit pada 2024.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Lembaga antirasuah itu belum mengumumkan identitas mereka. Pada 28 Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan memasuki tahap akhir. Saat itu penyidik menghitung kerugian keuangan negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Detikcom menulis, KPK belum menjelaskan secara rinci peruntukan uang yang disita itu. Berikut ringkasan data yang KPK sampaikan:

  • Waktu konfirmasi KPK: Jumat, 6 November 2026.
  • Nilai uang yang disita: Rp2 miliar.
  • Waktu penyitaan: Agustus 2025.
  • Perkara: dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018–2023.
  • Status Bobby: saksi; KPK telah menetapkan tiga tersangka.

Latar Belakang dan Status Hukum Bobby Rasyidin

Sebelum memimpin KAI, Bobby menjabat Direktur Utama PT Len Industri, holding BUMN industri pertahanan DEFEND ID. Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia kemudian menunjuknya menggantikan Didiek Hartantyo, menurut VOI. Dalam perkara ini, KPK memanggil Bobby sebagai Dirut Len Industri periode 2021–2025.

Sejauh ini, KPK menyebut Bobby sebagai saksi, bukan tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak dalam perkara ini. Penyitaan uang berbeda dengan penetapan status tersangka.

Bobby telah menanggapi pemberitaan tersebut. Menurut ANTARA, ia menyatakan kabar itu tidak benar, tetapi tidak memberi keterangan lanjutan. Ia hanya meminta doa dan dukungan masyarakat untuk kelancaran angkutan Nataru. Redaksi akan memperbarui laporan ini setelah KPK atau KAI menyampaikan keterangan baru.

Singkatnya, KPK mengonfirmasi penyitaan Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin, tetapi menegaskan peristiwa itu terjadi pada Agustus 2025. KPK juga menyatakan uang itu terkait masa jabatan Bobby di PT Len Industri, bukan di KAI. Penyidik masih mendalami perkara digitalisasi SPBU Pertamina. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyidikan dan keterangan resmi KPK.