Nasional

DPR Desak Juknis Guru PPPK Paruh Waktu Segera Terbit

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani,

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada Jumat, 13 November 2026, di Jakarta. Desakan muncul karena kesepakatan pengalihan status mulai 2027 belum disertai mekanisme teknis yang diterima DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat penyusunan aturan.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Lalu menyebut draf juklak dan juknis belum disampaikan kementerian terkait kepada Komisi X.

DPR Minta Juknis Guru PPPK Paruh Waktu Segera Dikirim

Lalu meminta kementerian terkait tidak menunda penyampaian rancangan aturan. Dengan begitu, para guru memiliki waktu menyiapkan dokumen administrasi sebelum proses pengalihan dimulai.

“Kami di Komisi X berharap kepada pemerintah — dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen — untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa mulai awal tahun 2027 guru paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes, itu harus dijalankan,” ujar Lalu, seperti dikutip Tirto, Jumat (13/11/2026).

Menurut Lalu, DPR bersama pemerintah telah menyepakati anggaran transisi sebesar Rp23 triliun yang dialokasikan khusus bagi guru. Ia meminta proses administrasi tidak menjadi hambatan baru bagi tenaga pendidik.

Pengalihan Status Disepakati Mulai 1 Januari 2027

Desakan DPR muncul setelah pemerintah mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 6 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan itu seusai rapat finalisasi bersama pimpinan DPR di Jakarta.

Melalui keterangan resmi Sekretariat Negara, pemerintah menyatakan kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi. Selain guru, cakupannya meliputi dosen, tenaga kesehatan dan medis, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.

Prasetyo menyebut pengalihan status berlangsung bertahap mulai 1 Januari 2027. PPPK penuh waktu juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.

Sekretariat Negara turut menjelaskan kebijakan perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), apabila perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan serupa mencakup guru di lingkungan Kementerian Agama.

Kemendikdasmen Sebut Penataan Guru Berlanjut pada 2027

Sebelumnya, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan penataan guru menjadi agenda pemerintah pada 2027. Dalam siaran pers 8 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa seleksi.

Meski arah kebijakan telah diumumkan, pemerintah masih perlu menjelaskan persyaratan, alur verifikasi, dokumen yang harus disiapkan, serta pembagian kewenangan antarinstansi melalui aturan teknis.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, pada 10 November juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kebutuhan guru di setiap wilayah. Dalam pemberitaan resmi DPR, ia menekankan bahwa percepatan perubahan status perlu berjalan bersama pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kesejahteraan.

Guru Diminta Menunggu Ketentuan Resmi

Guru perlu mencermati kanal resmi KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen. Mereka sebaiknya tidak menjadikan kabar media sosial sebagai dasar membayar biaya pengurusan dokumen atau menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.

Hingga 13 November 2026, pemerintah telah menyepakati arah kebijakan dan waktu awal pelaksanaannya. Namun, DPR masih meminta draf juklak dan juknis untuk ditelaah. Penerbitan aturan tersebut menjadi langkah penting agar pengalihan status berlangsung transparan, terukur, dan memberi kepastian bagi tenaga pendidik.