Nasional

Demokrasi Tak Boleh Dibeli, Prabowo Ajak Parpol Berbenah

Presiden Prabowo Subianto: demokrasi tak boleh dibeli
Presiden Prabowo Subianto: demokrasi tak boleh dibeli

Presiden Prabowo Subianto menegaskan demokrasi tak boleh dibeli saat Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia mengajak para ketua umum partai berani membenahi sistem politik yang berbiaya mahal.

Pidato itu berlangsung di Banua Kaili Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah Palu. Tanwir, forum musyawarah tinggi di bawah Muktamar, berlangsung 13–15 November 2026 dan bertepatan dengan puncak Milad ke-114 Muhammadiyah. Menurut foto dan laporan Antara, Menko Pangan Zulkifli Hasan serta Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendampingi Presiden di lokasi.

Sehari sebelumnya, Prabowo baru kembali dari KTT ASEAN di Manila. Pada Jumat malam (13/11/2026), JPNN melaporkan, ia mengumpulkan ketua umum partai koalisi pengusung di Istana Bogor. Metro TV menyebut pertemuan itu membahas pemilihan wakil presiden.

Alasan Demokrasi Tak Boleh Dibeli Menurut Prabowo

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan jenis demokrasi yang ia inginkan. Antara mengutip pernyataannya, "bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera", atau dikuasai pemilik uang yang memperolehnya secara tidak halal.

Presiden lalu mempertanyakan arah bangsa jika praktik semacam itu terus berjalan. Ia menegaskan para pendiri bangsa tidak berjuang demi demokrasi yang hanya menguntungkan pemilik modal. Prabowo juga meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti sekarang, tulis Suara.com dan VIVA.

Biaya Politik Tinggi Jadi Sorotan Utama

Ongkos politik menjadi inti kritik Presiden. Ia menilai biaya untuk menduduki jabatan publik, baik di daerah maupun pusat, terlalu besar dan perlu dikoreksi. Sindonews mencatat Prabowo mengaitkan persoalan itu dengan cita-cita pendiri bangsa.

Sejumlah media menyebut angka yang Prabowo sampaikan. Merdeka.com melaporkan biaya menjadi anggota DPR mencapai Rp50 miliar, itu pun belum tentu menang. VIVA menulis modal Rp100 miliar belum tentu cukup untuk memenangi kursi bupati.

Angka tersebut merupakan keterangan lisan Presiden dalam pidato. Redaksi belum menemukan kajian resmi yang menguraikan perhitungannya. Karena itu, pembaca perlu memandangnya sebagai gambaran besaran biaya, bukan data audit.

Prabowo Ajak Ketua Umum Partai Berani Berbenah

Kritik itu berlanjut dengan ajakan. Prabowo meminta pemimpin politik, termasuk ketua umum partai, berani memperbaiki sistem nasional. Ia bertanya, "berani gak kita mengadakan perbaikan?" katanya.

Menurut Presiden, tanggung jawab itu kini berada di pundak para pemimpin politik. Ia mengaku sudah berbicara dengan para ketua umum partai. Hampir semuanya, kata dia, paham dan sadar bahwa "kita harus adakan perbaikan sistem politik".

Prabowo menyebut kesadaran itu mulai tumbuh di kalangan elite partai. Meski begitu, laporan yang ada belum memuat bentuk perbaikan yang ia maksud. Belum ada rincian soal revisi undang-undang, batas dana kampanye, atau skema pendanaan partai.

Koreksi Ekonomi Sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Selain politik, Prabowo bertekad memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa jabatannya. Ia menilai sistem sebelumnya telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, menurut Antara.

Pasal 33 mengatur perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara memelihara fakir miskin dan anak telantar. Merdeka.com menulis Prabowo ingin ekonomi kembali berjalan di atas rel konstitusi.

Isu Mahalnya Politik Bukan Hal Baru

Keluhan soal ongkos demokrasi sudah lama terdengar. Pada 2023, dalam forum tiga bakal calon presiden di UGM, Prabowo setuju bahwa politik uang membuat biaya politik sangat mahal. Republika mencatat ia menginginkan sistem yang tidak mahal.

Investortrust juga pernah memberitakan pujian Prabowo kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai Bahlil berani mengkritik mahalnya biaya Pilkada yang selama ini menjadi pembicaraan elite partai.

Pernyataan di Palu mengulang sikap itu di hadapan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Usai pidato, Prabowo juga sempat berkelakar bahwa hanya di Muhammadiyah ia berstatus anggota, Ujarnya.

Pernyataan Presiden di Palu membuka kembali perdebatan lama tentang ongkos demokrasi. Ajakan kepada ketua umum partai menandai niat memulai pembenahan dari dalam. Publik kini menanti langkah konkret, termasuk tanggapan resmi partai politik dan rincian kebijakan yang akan ditempuh pemerintah. Suara Dunia Nusantara akan memperbarui laporan ini jika ada perkembangan.