Nasional

WALHI Soroti Tiga Konsesi Djarum Terdampak Karhutla

titik panas konsesi Djarum
titik panas konsesi Djarum

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut temuan titik panas di wilayah konsesi tiga perusahaan terafiliasi Djarum Group selama Agustus hingga Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menilai kebakaran hutan dan lahan korporasi bukan sekadar persoalan ekologis. Masalah ini menyangkut tata kelola penguasaan lahan dan aktivitas bisnis yang perlu ditelusuri hingga pemilik manfaat akhir.

“Karhutla tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola penguasaan lahan dan aktivitas bisnis korporasi,” ujar Umi kepada wartawan.

Tiga Konsesi Afiliasi Djarum yang Disorot

Walhi menyoroti PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari. Ketiga perusahaan itu memiliki wilayah konsesi yang terindikasi terdampak kebakaran pada periode tersebut.

PT Wana Hijau Pesaguan mengelola Hutan Tanaman Industri melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 80.024 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

PT Fajar Surya Swadaya memegang konsesi HTI sekitar 370.000 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, serta sebagian Kalimantan Barat.

Sementara PT Silva Rimba Lestari mengoperasikan konsesi HTI sekitar 88.000 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Keberadaan titik panas di ketiga area itu belum diikuti langkah penegakan hukum yang memadai, menurut penilaian Walhi.

Umi menekankan temuan hotspot menjadi indikasi awal yang wajib ditindaklanjuti. Investigasi lapangan dan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran perlu segera dilakukan.

Desakan Telusuri Beneficial Ownership

Walhi mendesak pemerintah menelusuri struktur kepemilikan hingga pemilik manfaat akhir. Langkah ini agar pertanggungjawaban hukum tidak berhenti hanya pada pekerja lapangan.

Analisis Pantau Gambut mencatat 263.558,59 hektare area terbakar berada di kawasan indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut sepanjang Januari hingga September 2026.

Luasan itu setara lebih dari separuh total area Kesatuan Hidrologis Gambut yang terbakar secara nasional pada periode sama.

Kebakaran juga tercatat di area Hak Guna Usaha perkebunan dan wilayah konsesi PBPH. Padahal regulasi mewajibkan pemegang izin menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut lindung.

Umi menilai penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem.

Keberanian aparat dalam memeriksa korporasi besar harus dibuktikan di lapangan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar,” pungkasnya.

Desakan ini muncul di tengah upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Masyarakat di wilayah terdampak terus merasakan dampak asap dan kerusakan lahan produktif.

Walhi menekankan keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari berkurangnya asap saja.

Pemulihan ekosistem, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak menjadi indikator utama yang harus dipenuhi.