suaradunianusantara.net – Jakarta, 2026 — Kalangan pengusaha ikut mencermati wacana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang kembali ramai diperbincangkan. Bagi pelaku usaha, kepastian kebijakan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas hubungan industrial dan daya beli tenaga kerja.
Dunia Usaha Butuh Kepastian Regulasi
Pelaku usaha menilai, hingga kini belum ada kepastian resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan BSU. Kondisi tersebut membuat perusahaan sulit memetakan dampak kebijakan terhadap iklim usaha, khususnya sektor padat karya yang sangat bergantung pada konsumsi domestik.
Ketidakpastian juga dinilai berpotensi memunculkan ekspektasi berlebih di kalangan pekerja, padahal secara kebijakan BSU tidak bersifat rutin.
BSU Dinilai Bantu Stabilitas Konsumsi
Sejumlah pengusaha mengakui, pada periode sebelumnya BSU berkontribusi menjaga daya beli pekerja bergaji rendah, yang secara tidak langsung menopang permintaan pasar. Namun demikian, bantuan tersebut dipandang sebagai stimulus sementara, bukan solusi struktural bagi dunia usaha.
Fokus pada Keberlanjutan Usaha
Kalangan pengusaha menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong keberlanjutan usaha, seperti insentif produktivitas, kepastian pajak, dan kemudahan berusaha, ketimbang ketergantungan pada bantuan tunai jangka pendek.
Isu Pospay Jadi Sorotan
Terkait isu pencairan BSU 2026 melalui Pospay, pengusaha meminta pemerintah segera meluruskan informasi yang beredar. Mereka menilai hoaks seputar bantuan berpotensi mengganggu hubungan industrial di tingkat perusahaan.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa BSU tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan pendaftaran mandiri, dengan data penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Harapan Pengusaha
Pengusaha berharap pemerintah menyampaikan sikap resmi secara terbuka, baik melanjutkan maupun menghentikan BSU 2026, agar dunia usaha dan pekerja memiliki dasar yang sama dalam mengambil keputusan.
.
