Daerah

Pemkab Bandung Tunggu Vonis Korupsi BUMD PT BDS Inkracht

korupsi BUMD PT BDS
korupsi BUMD PT BDS

Pemkab Bandung belum mengambil sikap lebih jauh soal vonis korupsi BUMD PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS) senilai Rp128,5 miliar. Pemerintah daerah menunggu putusan Pengadilan Tipikor Bandung berkekuatan hukum tetap.

BANDUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada Jumat, 13 November 2026, menyatakan menghormati vonis kasus korupsi di BUMD PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS). Namun, Pemkab Bandung belum akan menarik kesimpulan lebih jauh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyatakan pihaknya memilih menunggu seluruh proses hukum selesai. Menurutnya, para pihak yang belum menerima vonis masih dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi,” ujar Erwin Rinaldi di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Erwin menegaskan proses peradilan masih berlangsung. Ia menyebut para pihak yang merasa belum menerima putusan masih memiliki jalur banding serta proses hukum selanjutnya.

“Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya,” kata dia.

Vonis Korupsi PT BDS

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung membacakan putusan pada Kamis, 12 November 2026. Perkara menjerat mantan Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, dan Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), Castam.

Yanuar Budinorman dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun. Ia juga wajib membayar denda Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, pidana tersebut diganti dengan 190 hari penjara.

Sementara itu, Castam mendapat hukuman lebih berat, yaitu 18 tahun penjara. Ia juga dijatuhi denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari penjara.

Majelis hakim juga membebankan kewajiban membayar uang pengganti. Yanuar wajib membayar Rp203.595.871, sedangkan Castam wajib membayar Rp128.321.362.139.

Putusan itu menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kerja sama pengadaan ayam boneless dada (BLD) dan daging kerbau. Kasus tersebut dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp128,5 miliar.

Posisi Pemkab Bandung

Pemkab Bandung menempatkan diri sebagai pemilik saham PT BDS. Bupati Bandung Dadang Supriatna sebelumnya menyatakan pemerintah daerah menguasai 100 persen saham BUMD tersebut, dengan penyertaan modal awal Rp3,3 miliar.

Dalam kesaksian pada 29 September 2026, Dadang Supriatna mengatakan ia tidak menjalankan operasional harian PT BDS. Menurutnya, pengelolaan perusahaan berada pada direksi, sedangkan komisaris menjalankan fungsi pengawasan.

“Saya tidak menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari karena tugas tersebut telah diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris,” ujar Dadang Supriatna dalam persidangan.

Pemkab Bandung juga menyatakan dirinya mengalami kerugian dalam perkara PT BDS. Pemerintah daerah menegaskan tidak dapat langsung mengganti dana kepada pihak yang dirugikan tanpa dasar hukum dan mekanisme yang berlaku.

Erwin Rinaldi sebelumnya menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Perkumpulan Korban Bandung Daya Sentosa (PKBDS) di Soreang pada 6 Oktober 2026. Ia menyatakan penyelesaian kerugian akan melalui proses hukum serta mekanisme kurator.

“Yang jelas kami tegaskan, Pemerintah Daerah tidak mungkin dan tidak dapat (mengganti dana) kecuali diatur secara hukum, mengganti itu sebab kami juga adalah korban,” kata Erwin.

Langkah Hukum Kejaksaan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menilai vonis tersebut telah sesuai dengan pembuktian dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bandung, Elon Unedo Pinondang Pasaribu, menyatakan jaksa akan menerima putusan apabila terdakwa juga menerimanya.

“Sikap JPU terhadap putusan adalah menerima putusan, apabila para terdakwa menerima putusan dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sama dengan tuntutan JPU,” ujar Elon, Jumat (13/11/2026).

Namun, apabila para terdakwa mengajukan banding, JPU menyatakan siap menempuh upaya hukum serupa. Kejari Kabupaten Bandung masih menunggu sikap Yanuar Budinorman dan Castam terhadap amar putusan.

Perkara PT BDS bermula dari kerja sama pengadaan ayam boneless dada pada 2024. Persoalan kemudian berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi setelah PT BDS mengalami gagal bayar kepada 19 vendor yang memasok barang.

Hingga Jumat, 13 November 2026, Pemkab Bandung belum menetapkan langkah lanjutan terhadap vonis tersebut. Pemerintah daerah menunggu kepastian hukum sebelum mengambil sikap lebih tegas terkait kasus korupsi BUMD PT BDS.