Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memakai AI konsultasi kesehatan. Pemerintah mendorong inovasi digital yang aman, akuntabel, dan berpihak pada keselamatan pasien.
Jakarta, 11 November 2026 — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyoroti meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mencari informasi dan berkonsultasi mengenai kesehatan. Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh memperlakukan jawaban AI sebagai diagnosis atau pengganti pemeriksaan dokter.
Pernyataan itu disampaikan Dante saat membuka Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Menurutnya, AI memang membantu masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, tetapi keakuratan dan tanggung jawab informasi tersebut harus menjadi perhatian utama.
AI Konsultasi Kesehatan Makin Digunakan
Dante menjelaskan, masyarakat kini memanfaatkan berbagai platform AI untuk menanyakan gejala penyakit, mencari informasi obat, hingga menentukan langkah awal saat mengalami gangguan kesehatan. Kebiasaan ini berkembang seiring meluasnya layanan digital, termasuk telemedisin dan konsultasi kesehatan daring.
“Masyarakat mulai memanfaatkan AI untuk mencari informasi dan memeriksa keluhan kesehatan sebelum berkonsultasi dengan dokter,” ujar Dante, seperti dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Wamenkes, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa cepat AI memberi jawaban. Masyarakat dan sektor kesehatan juga perlu menilai seberapa besar informasi yang diperoleh dari platform tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
“Namun, pertanyaannya sebagai masyarakat umum dan bagi kita di sektor kesehatan, seberapa besar informasi yang didapatkan dari dunia informasi itu bisa dipertanggungjawabkan?” kata Dante.
Risiko bagi Pasien dan Data Kesehatan
Dante menilai kemajuan teknologi kesehatan tidak boleh berjalan tanpa tanggung jawab. Inovasi yang salah kelola berpotensi membahayakan pasien, terutama bila orang menggunakan rekomendasi AI tanpa verifikasi tenaga medis.
Ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, informasi medis dari AI dapat tidak akurat atau tidak sesuai kondisi klinis seseorang. Kedua, data kesehatan yang tidak terlindungi berpotensi disalahgunakan. Ketiga, algoritma yang bias dapat memperlebar ketimpangan layanan kesehatan.
“Inovasi yang salah dikelola bisa membahayakan pasien. Data yang tidak terlindungi dapat disalahgunakan. Algoritma yang bias bisa memperpanjang ketimpangan layanan kesehatan,” ungkap Dante dalam acara tersebut.
Ia menekankan bahwa teknologi kesehatan harus aman, efektif, terpercaya, dan benar-benar memberi manfaat bagi pasien. Pemerintah, kata Dante, tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan inovasi tersebut teruji sebelum diterapkan secara luas.
Sandbox Kesehatan untuk Uji Inovasi
Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Kesehatan mengembangkan Sandbox Kesehatan. Program ini menjadi ruang pengujian dan pendampingan bagi inovator teknologi kesehatan, termasuk pengembang AI dan layanan telemedisin.
Sejak 2023, sebanyak 60 inovasi teknologi kesehatan telah mengikuti proses pengujian. Dari jumlah tersebut, 39 inovasi dinyatakan lolos dan masuk dalam daftar Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK).
Program ini juga berkembang dari satu klaster menjadi tiga skema, yaitu Innovation Sandbox, Industrial Sandbox, dan Regulatory Sandbox. Ketiganya dirancang untuk membantu inovator menguji produk, memperbaiki sistem, serta memenuhi standar keamanan sebelum digunakan masyarakat.
“Sejak 2023, Sandbox Kesehatan hadir sebagai ruang aman bagi inovator untuk menguji, mendapatkan pendampingan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan,” tegas Dante.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan, Eko Sulistijo, menambahkan bahwa inovasi yang lolos pengujian dapat didorong memperoleh rekomendasi regulasi maupun industrialisasi. Dengan begitu, teknologi kesehatan diharapkan berkembang tanpa mengorbankan perlindungan pasien.
Regulasi Telemedisin dan Rekam Medis
Kemenkes juga menyiapkan pengaturan yang lebih menyeluruh bagi layanan kesehatan digital. Regulasi tersebut mencakup praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, perizinan dokter, hingga penetapan tarif layanan.
Dante menyebut layanan telemedisin harus terintegrasi dengan pencatatan rekam medis yang baik. Informasi kesehatan juga perlu memiliki dasar pertanggungjawaban hukum agar hak pasien tetap terlindungi.
“Praktik telemedicine juga diregulasi menggunakan Sandbox. SIP-nya masuk, dokter yang memberikan konsultasi, bahkan pentarifan di dalam pelayanan digital tersebut juga diatur,” jelas Dante.
Pengaturan itu penting karena konsultasi kesehatan bukan sekadar percakapan digital. Ada tanggung jawab medis, keamanan data, kejelasan biaya, dan kebutuhan dokumentasi yang harus dijaga.
AI Tetap Pendukung, Bukan Pengganti Dokter
Bagi masyarakat, AI dapat dimanfaatkan sebagai alat awal untuk memahami istilah medis, menyiapkan pertanyaan sebelum konsultasi, atau mencari informasi umum. Namun, keputusan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis tetap memerlukan penilaian dokter atau tenaga kesehatan.
Terutama untuk keluhan darurat seperti nyeri dada, sesak napas berat, kejang, penurunan kesadaran, atau pendarahan hebat, masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis. Mengandalkan jawaban AI dalam kondisi tersebut dapat menunda penanganan yang dibutuhkan.
Dante berharap perkembangan AI dan telemedisin dapat membantu dokter serta pasien memperoleh layanan yang lebih baik. Pada saat yang sama, keamanan pasien, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas informasi harus tetap menjadi prioritas.
Langkah pemerintah menunjukkan bahwa inovasi kesehatan digital perlu berjalan seiring dengan pengawasan. Dengan pengujian yang tepat, AI konsultasi kesehatan berpotensi menjadi alat bantu yang bermanfaat, bukan sumber risiko baru bagi masyarakat.