Tito Karnavian menegaskan daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat banjir susulan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Selasa (3/11/2026). Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera itu menyampaikannya di Pidie Jaya agar pemda dan kementerian, termasuk Kementerian PU, bekerja lebih cepat.
Tito hadir di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Aceh, sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Kunjungan itu bertujuan melihat kondisi lapangan dan memetakan langkah penanganan. Banjir susulan belum lama ini berdampak pada permukiman warga, terutama yang berdekatan dengan sungai.
Alasan Tanggap Darurat Banjir Susulan Kembali Dibuka
Tito akan menerbitkan surat untuk tiga provinsi di Sumatera yang mengalami bencana susulan, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surat itu membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lagi status tanggap darurat. Dengan status tersebut, pemda bisa memakai belanja tidak terduga (BTT) lebih cepat. Kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemensos, Kementerian PU, dan BNPB, juga mendapat jalur yang lebih ringkas.
ANTARA mencatat pernyataan Tito itu muncul saat ia meninjau lokasi banjir susulan. Menurut Tito, bencana hidrometeorologi di tiga provinsi ini menjadi yang terluas yang pernah ia tangani. Cakupannya meliputi 53 kabupaten dan kota. Polanya terus berulang setiap kali curah hujan meningkat. Karena itu, ia ingin rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028 tidak mengalami kemunduran.
Tito bahkan membuka kemungkinan pekerjaan berjalan tanpa lelang. “Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana,” ujarnya. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut langkah tersebut. Ia melaporkan bencana susulan terjadi di Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. “Perlu status tanggap darurat agar mempermudah penanganan dari sisi pelaksanaan lintas sektoral dan kementerian,” kata Fadhlullah.
Tito Tinjau Tanggul Jebol dan Sawah Rusak di Pidie Jaya
Rombongan meninjau tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua. Tanggul itu jebol akibat banjir susulan. Sejumlah warga berjalan melewati lumpur mengeras di dekat proyek perbaikan tanggul. Tito lalu mengecek tanggul di tepi Sungai Jeulanga-Ulim, Desa Alue Keutapang.
Di Desa Beuringen, Kecamatan Bandar Dua, ia melihat sawah yang rusak berat. Lahan itu kini sudah ditanami jagung. Satgas PRR mencatat 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi akibat bencana November 2025, menurut CNN Indonesia.
Tito menegaskan pengerukan sungai tidak hanya diserahkan kepada Kementerian PU dan TNI. Pemerintah juga memakai mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut dia, pemerintah terus bekerja semaksimal mungkin menangani dampak pascabencana, termasuk bencana susulan.
Bantuan Tunai dan Pompa Air untuk Warga Terdampak
Dalam kunjungan itu, Tito menyalurkan bantuan Kementerian Sosial senilai Rp781 juta. Nilai tersebut terdiri atas logistik Rp406 juta dan 1.500 paket sembako Rp375 juta. Satgas PRR juga menyerahkan satu kendaraan water supply multifungsi dan sembilan pompa air. Pompa itu untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara, dilansir detikcom. Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang masing-masing menerima bantuan tunai Rp200 juta.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria turut mendampingi Tito.
Kementerian PU Kebut Normalisasi Sungai Rawan Banjir
Enam hari sebelumnya, Rabu (28/10/2026), Tito meminta Kementerian PU menjadikan normalisasi sungai rawan banjir sebagai prioritas super. Ia menyampaikannya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Daerah yang ia sorot meliputi Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukka di Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Solok. Kelima wilayah itu berulang kali mengalami bencana susulan, tulis Medcom.id. “Kita tidak akan pernah berhenti untuk menangani,” kata Tito.
Data Kementerian PU per 25 Oktober 2026 menunjukkan 33 sungai kewenangan pusat sudah ditangani. Progres rata-rata penanganan sungai itu baru 19,19 persen. Sebanyak 11 sabo dam rata-rata mencapai 35,58 persen. Dari 29 rencana penanganan muara, empat selesai, enam berjalan, dan 19 lainnya masih dalam proses.
Di sektor jalan, Kementerian PU menangani 33 ruas jalan nasional. Dua ruas sudah selesai, sedangkan sisanya rata-rata mencapai 59,40 persen. Untuk jembatan, lima dari 20 jembatan rampung, yakni tiga di Aceh dan dua di Sumatera Barat. Sebanyak 15 jembatan lain masih dikerjakan dengan progres rata-rata 63 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan penanganan berjalan terpadu dari hulu hingga hilir. Sabo dam mengendalikan sedimen di hulu, normalisasi dikerjakan di bagian tengah, dan muara menjadi fokus di hilir. Hujan sempat menghentikan sementara pekerjaan sabo dam di Tukka. Kementerian PU akan melanjutkan penanganan sampai seluruh tahapan tuntas.
Pagu efektif penanganan bencana Sumatera di Kementerian PU tercatat Rp21,42 triliun per 25 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 dengan kebutuhan sekitar Rp100,1 triliun, tulis Kompas.com. Dari 33 kementerian dan lembaga yang terlibat, 29 sudah mendapat anggaran 2026. Empat lainnya tidak mengajukan tambahan karena masih bisa memakai anggaran yang tersedia, menurut Kumparan.
Langkah membuka kembali tanggap darurat banjir susulan menjadi upaya pemerintah menjaga rehabilitasi tetap berjalan saat hujan meningkat. Perkembangan berikutnya akan mengacu pada data resmi Satgas PRR, BNPB, dan pemerintah daerah.
