Adu mulut Gubernur Koster dengan pegawai SPBU pecah Rabu malam, 14 Oktober 2026, di Jalan Diponegoro, Denpasar. Saat Gubernur Bali I Wayan Koster menyidak antrean BBM, seorang operator perempuan meluapkan kelelahannya di depan warga.
Bali sedang dilanda kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ketika peristiwa itu terjadi. Antrean kendaraan mengular ratusan meter, bahkan lebih dari satu kilometer, di sejumlah SPBU di wilayah Denpasar dan Badung. Kepanikan menyebar di tengah masyarakat. Banyak warga kelelahan, dan sebagian sampai pingsan saat menunggu giliran.
Situasi ini membuat SPBU menjadi pusat perhatian warga. Antrean tidak hanya menguras waktu, tetapi juga tenaga pengendara. Di sisi lain, petugas di balik pompa harus melayani tanpa jeda panjang.
Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan agar SPBU di Denpasar dan Badung beroperasi penuh selama 24 jam. Tujuannya jelas, yakni mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean. Namun, kebijakan tersebut justru menambah beban kerja para operator. Jumlah mereka terbatas. Banyak SPBU hanya memiliki staf kecil dengan sistem shift yang sempit. Perpanjangan jam operasional membuat petugas bekerja melebihi batas normal, termasuk hingga larut malam.
Detik-Detik Adu Mulut Gubernur Koster dengan Operator SPBU
Rabu malam itu, Koster turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak di SPBU 54.801.48. Di tengah antrean panjang, ia meminta petugas tetap melayani konsumen meskipun kondisi mereka lelah. Suasana malam itu padat: kendaraan mengantre panjang dan warga menunggu giliran dengan lelah.
Permintaan itu memicu reaksi emosional dari beberapa pegawai perempuan yang sedang bertugas. Salah seorang operator meluapkan kekesalannya dengan suara bergetar dan menangis. Ia berkata, "Saya bukan robot, saya juga capek, Pak. Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga."
Pegawai tersebut juga menantang gubernur merasakan langsung kondisi di lapangan. Ia meminta agar hak istirahat para pekerja dihargai. Situasi sempat memanas, sementara puluhan warga yang mengantre menyaksikan kejadian itu.
Sejumlah laporan menyebut Koster menjawab dengan tegas. Ucapan seperti "Diam kamu" disebut terdengar, bersama instruksi agar petugas tidak mengeluh dan tetap melayani. Video momen tersebut lalu viral di media sosial. Publik pun berdebat soal beban kerja petugas dan gaya komunikasi pejabat.
Klarifikasi Koster dan Pengerahan Personel TNI
Keesokan harinya, Kamis, 15 Oktober 2026, Koster memberikan klarifikasi soal video yang beredar. Ia membantah adanya miskomunikasi. Menurutnya, ia hanya meminta petugas tetap melayani konsumen meski lelah. "Saya bilang jangan ngeluh, layani konsumen. Walaupun capek ya layani, enggak boleh ngerasa capek," ujar Koster.
Koster menduga pegawai tersebut hanya meluapkan kelelahan akibat lonjakan antrean. Ia memastikan tidak ada masalah lebih lanjut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa TNI mengerahkan personel pengamanan ke sekitar 50 hingga 66 SPBU pada malam hari. Langkah itu mendukung operasional 24 jam.
Keterbatasan Tenaga di Balik Operasional 24 Jam
Pihak SPBU sendiri mengakui adanya tantangan besar di lapangan. Keterbatasan tenaga kerja menjadi persoalan utama. Beberapa operator adalah perempuan, dan ada yang sedang menyusui. Karena itu, kebijakan mendadak tersebut terasa memberatkan mereka.
Persoalan ini menyentuh sisi kemanusiaan para pekerja garis depan. Mereka melayani pengendara dalam antrean panjang dengan tenaga yang terkuras. Perdebatan publik pun menyoroti perlunya komunikasi yang saling menghargai antara pejabat dan petugas.
Dari sisi pemerintah daerah, tujuan kebijakan ini adalah menekan antrean dan menenangkan warga. Bagi pekerja, jam kerja panjang menuntut waktu istirahat yang layak. Kedua kebutuhan itu kini sama-sama menunggu titik temu di lapangan.
Artikel ini merangkum keterangan Gubernur Bali I Wayan Koster pada 15 Oktober 2026. Rekaman video yang beredar di media sosial menjadi bahan lain. Pernyataan pihak SPBU dan laporan lapangan di Denpasar melengkapinya.
Upaya Pemulihan Pasokan dan Pengawasan SPBU
Hingga kini, upaya penambahan pasokan BBM terus dilakukan. Pengawasan operasional SPBU juga tetap digalakkan. Pemerintah ingin pelayanan kembali normal tanpa mengorbankan kesejahteraan petugas. Insiden di SPBU Denpasar ini menyisakan pekerjaan rumah: menjaga layanan BBM tetap jalan sambil melindungi hak pekerja.
