Pakta Pertahanan Mekkah kini diposisikan sebagai kerangka keamanan bersama Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Kesepakatan ini muncul saat ketegangan kawasan meningkat.
Pakta Pertahanan Mekkah membawa kerja sama Turki, Arab Saudi, dan Pakistan ke tahap baru. Ketiga negara sepakat memperkuat kemampuan pertahanan dan pencegahan kolektif.
Kesepakatan itu lahir melalui KTT trilateral di Mekkah pada Jumat (7/8/2026). Presiden Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman, dan Shehbaz Sharif menandatangani perjanjian tersebut.
Pakta Pertahanan Mekkah Muncul Saat Kawasan Memanas
Mengacu pada situasi terkini, Riyadh menghadapi lingkungan keamanan yang semakin kompleks. Perang Amerika Serikat-Iran turut berdampak pada jalur pelayaran Selat Hormuz dan Laut Merah.
Selain itu, kelompok Houthi di Yaman memiliki hubungan dengan Iran. Serangan yang melibatkan kawasan tersebut ikut mendorong negara-negara terkait memperkuat kerja sama keamanan.
Sumber yang dekat dengan pemerintah dan militer Saudi menyebut perkembangan kawasan mempercepat kesepakatan. Padahal, pembahasan pakta tersebut sudah berlangsung cukup lama.
Saudi Bantah Pakta Jadi Blok Militer
Namun, pemerintah Saudi menegaskan perjanjian itu bukan pembentukan poros militer. Riyadh juga membantah kesepakatan tersebut berkaitan dengan ambisi nuklir atau perlombaan senjata.
Menurut pejabat Saudi, fokus utama perjanjian berada pada pembangunan kemampuan pertahanan berkelanjutan. Mereka juga menyatakan pakta tersebut tidak menjadi ancaman bagi negara kawasan.
Turki dan Pakistan Punya Posisi Strategis
Di sisi lain, Turki dan Pakistan memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan Iran. Kondisi tersebut membuat keduanya mempunyai pengaruh berbeda dalam dinamika keamanan regional.
Seorang ahli kebijakan luar negeri Saudi menilai pakta tersebut berorientasi pada perubahan pendekatan strategis Iran. Penilaian itu muncul dalam konteks persaingan pengaruh di kawasan Teluk.
Yang jadi sorotan, kesepakatan tetap membuka ruang dialog. Turki juga menegaskan pakta tidak bertentangan dengan kewajiban internasionalnya, termasuk keanggotaan NATO.
Secara faktual, perjanjian mengatur bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Ketentuan tersebut menjadi inti mekanisme pertahanan kolektif ketiga negara.
