Aturan Penerima Beasiswa Zakat Kemenag 2026 Sangat Ketat

aturan penerima beasiswa zakat kemenag 2026, suara dunia nusantara

Aturan penerima beasiswa zakat kemenag 2026 menetapkan larangan pacaran hingga kewajiban menunda pernikahan demi menjaga fokus akademik mahasiswa. Larangan Pacaran dan Ketentuan Menunda Nikah Kementerian Agama memberlakukan norma kelakuan ketat bagi seluruh peserta program pembiayaan pendidikan zakat tahun ini. Mahasiswa penerima manfaat wajib menjaga integritas moral dan fokus penuh pada proses pembelajaran perkuliahan. Selain itu, pengelola melarang peserta menjalin hubungan pacaran serta mewajibkan penundaan pernikahan selama kuliah. Aturan ketat ini bertujuan mencegah gangguan konsentrasi belajar serta potensi putus sekolah di tengah jalan. Menurutnya, pembatasan ini menjadi bagian dari syarat mutlak…

Read More

Manfaat Beasiswa Zakat Kemenag Fully Funded 4 Tahun

Beasiswa Zakat Kemenag, suara dunia nusantara

Manfaat beasiswa zakat kemenag fully funded memberikan kepastian pembiayaan studi secara utuh bagi mahasiswa asnaf berprestasi di seluruh Indonesia. Prioritas Rumpun Ilmu dan Komitmen Studi Kementerian Agama mengarahkan bantuan pendidikan ini pada rumpun ilmu keagamaan dan sains terapan. Program pembiayaan zakat tersebut mengutamakan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun terkendala secara ekonomi. Selain itu, penetapan skala prioritas program studi ini bertujuan mencetak lulusan yang siap mengabdi di tengah masyarakat. Penyelenggara ingin memastikan bahwa penyaluran dana zakat melahirkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Di samping itu,…

Read More

PSI Tolak Budi Arie Jadi Kader, Ini Alasannya

PSI tolak Budi Arie, suara dunia nusantara

PSI menolak rencana Budi Arie Setiadi menjadi kader dengan alasan rekam jejak dan pandangan politiknya tidak sesuai prinsip partai. PSI menolak Budi Arie Setiadi jika mantan Menteri Koperasi itu mendaftar sebagai kader. Penolakan tersebut disampaikan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, Rabu (26/8/2026). Menurut Dedek, PSI menerapkan seleksi ketat terhadap calon anggota. Partai mempertimbangkan kesesuaian nilai, rekam jejak, dan visi politik setiap calon. “Keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kesesuaian nilai dan rekam jejak.” PSI Soroti Sikap Budi Arie soal Pemerintahan Yang menjadi sorotan PSI adalah pandangan Budi Arie…

Read More

Pemeriksaan Stafsus Menhut Menunggu Jadwal Baru KPK Kuansing

Stafsus Menhut mangkir, suara dunia nusantara

Pemeriksaan Stafsus Menhut Andi Saiful Haq belum mendapat jadwal baru setelah ketidakhadirannya pada 21 Agustus. KPK menyerahkan penjadwalan ulang pemeriksaan Andi Saiful Haq kepada tim penyidik. Perkembangan itu muncul ketika KPK juga mengejar penyelesaian berkas perkara dugaan suap di Pemkab Kuansing. Pemeriksaan Stafsus Menhut Masuk Penjadwalan Ulang Andi sebelumnya mendapat panggilan sebagai saksi untuk perkara dugaan suap di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi. Namun, Andi tidak hadir pada pemeriksaan Jumat, 21 Agustus 2026. Ia mengirim surat terkait alasan ketidakhadirannya. Menurut Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Andi memiliki kegiatan lain…

Read More

RUU Perampasan Aset Didorong Publik, DPR Bergerak

Pengesahan RUU Perampasan Aset, suara dunia nusantara

RUU Perampasan Aset mendapat dukungan masyarakat saat DPR mempercepat proses menuju pengesahan paling lambat Desember 2026. RUU Perampasan Aset mendapat sorotan publik bersamaan dengan perkembangan pembahasannya di DPR RI. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hadir dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026). Kelompok yang dipentoli Supriyono alias Botok dan Teguh itu sebelumnya berencana menggelar aksi di kompleks parlemen. Mereka membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dukungan RUU Perampasan Aset Datang dari Masyarakat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kemudian diterima masuk Gedung DPR RI. Mereka mengikuti…

Read More

RUU Perampasan Aset Dipastikan Sah Desember 2026

RUU Perampasan Aset, suara dunia nusantara

RUU Perampasan Aset dipastikan masuk tahap pengesahan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026. RUU Perampasan Aset memasuki titik terang setelah Komisi III DPR RI memastikan pengesahan pada Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kepastian itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, pengesahan aturan tersebut bukan lagi sekadar target. DPR memastikan prosesnya selesai paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026. RUU Perampasan Aset Bawa Konsep Hukum Baru Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu panjang. Pasalnya, aturan tersebut membawa konsep…

Read More