Dalam OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp 1,9 miliar. Penyidik juga menyita sebuah tong biru yang diduga menampung penerimaan sang bupati.
Barang Bukti OTT Bupati Klaten: Uang Rp 1,9 Miliar dan Tong Biru
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan temuan itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Ia merinci barang bukti yang tim amankan saat operasi senyap berlangsung.
“Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, di antaranya ada uang tunai senilai sekitar 1,9 miliar,” kata Budi.
Tim juga mengamankan sebuah tong atau ember dalam peristiwa yang sama. Budi menyatakan, “ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang.”
Sembilan dari 19 Orang Dibawa ke Jakarta
Di wilayah Klaten, tim lembaga antirasuah menjaring 19 orang. Sembilan di antaranya berangkat dari Klaten menggunakan kereta pada Kamis malam. Rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 07.00 WIB.
Bupati Klaten dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah ada dalam rombongan itu. Satu orang lain diamankan di wilayah Jakarta. Total ada 10 orang yang kini menjalani pemeriksaan.
“Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, di antaranya adalah Bupati Klaten dan juga Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah,” tutur Budi.
Perkara Naik ke Tahap Penyidikan
KPK sudah menggelar ekspose atau gelar perkara. Hasilnya, lembaga antirasuah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Keputusan itu berarti penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka. Namun, Budi belum mengungkapkan identitas mereka.
Hingga kini, KPK belum merinci peran masing-masing orang yang diamankan. Seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan.
Dugaan Penerimaan dan Pemberian terkait Audit
Budi sebelumnya menyatakan bahwa operasi senyap ini berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara. Penerimaan itu mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD). Ada pula dugaan pemberian dari Hamenang kepada oknum BPK terkait audit, menurut Budi.
“Pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta,” tandas Budi.
Keterangan dari Hamenang maupun BPK belum tersedia hingga berita ini ditulis.
KPK kini memeriksa 10 orang yang terjaring dalam OTT Bupati Klaten ini. Identitas tersangka, peran tiap pihak, dan konstruksi perkara masih menunggu keterangan resmi. Publik menantikan perkembangan berikutnya dari proses hukum yang berjalan.