suaradunianusantara.net – Banjir Sumatera mendorong pemerintah mempercepat bantuan korban banjir Sumatera dengan penekanan pada pemulihan rumah dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat terdampak. bantuan korban banjir Sumatera kini diarahkan pada pemulihan menyeluruh, dengan rumah dan ekonomi warga sebagai prioritas utama.
Kebijakan Rehabilitasi Pascabencana
Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyusun kebijakan kompensasi rumah bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas, Tito Karnavian, menilai kebijakan ini krusial untuk menekan jumlah pengungsi. “Kami merasa ini sangat penting. Ini merupakan simbol percepatan pemulihan,” ujarnya saat rapat koordinasi di Aceh, Sabtu.
Skema Kompensasi Berdasarkan Data
Berdasarkan data BNPB, tercatat 76.588 rumah rusak ringan, 45.106 rusak sedang, dan 53.432 rusak berat. Secara garis besar, pemerintah menetapkan bantuan Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, serta Rp60 juta bagi rumah rusak berat.
Menurut Tito, rumah rusak ringan dan sedang cukup divalidasi hingga tingkat kabupaten. Setelah itu, dana disalurkan oleh BNPB. Artinya, proses administratif dipersingkat agar pemulihan berjalan lebih cepat.
Bantuan Sosial dan Solidaritas Nasional
Namun pada kenyataannya, lamanya warga tinggal di tenda pengungsian berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk kerusakan berat disiapkan hunian sementara serta dana tunggu hunian sewa.
Di sisi lain, Kementerian Sosial memastikan penyaluran santunan korban meninggal, bantuan korban luka berat, isian rumah, serta dukungan pemberdayaan ekonomi. Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama menyalurkan donasi Rp80.080.000 dari pegawai Kemenag Sulawesi Selatan bagi korban bencana di Sumatra.
