Suara Dunia Nusantara – Peserta PBI dinonaktifkan menjadi perhatian setelah pemerintah mencatat sekitar 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami penonaktifan pada awal 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi data yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait.
Dalam perkembangan selanjutnya, sebagian peserta yang dinonaktifkan telah kembali diaktifkan setelah melalui proses pemeriksaan ulang.
“Pada awal tahun 2026 ini, dari 11 juta yang dinonaktifkan, sebagian telah direaktivasi,” ujar Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama DPR.
Reaktivasi Peserta Capai Lebih dari 2 Juta
Secara faktual, dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sekitar 2,1 juta telah direaktivasi dan kembali menjadi peserta aktif JKN.
Jumlah tersebut mencakup berbagai segmen kepesertaan, tidak hanya terbatas pada kategori PBI.
Data menunjukkan, sebanyak 305.864 peserta kembali aktif sebagai PBI. Sementara itu, 1.418.456 peserta masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah.
Komposisi Reaktivasi Berdasarkan Segmen
Selain itu, terdapat 57.287 peserta yang aktif kembali dalam kategori PBPU. Kemudian, 188.703 peserta masuk dalam segmen PBPUa, serta 185.355 peserta berasal dari segmen lain seperti pensiunan dan pegawai swasta.
Secara keseluruhan, total peserta yang kembali aktif mencapai 2.155.665 orang dari berbagai kategori.
Angka ini menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak hanya berujung pada penonaktifan, tetapi juga membuka peluang reaktivasi bagi peserta yang memenuhi kriteria.
Verifikasi Data Jadi Dasar Kebijakan
Dalam konteks ini, penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari pembersihan data untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Pemerintah menilai bahwa sejumlah peserta sebelumnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, baik karena perubahan status ekonomi maupun faktor administratif.
Namun pada sisi lain, peserta yang terbukti masih memenuhi kriteria dapat kembali diaktifkan melalui mekanisme verifikasi.
Proses Berjalan Bertahap dan Berkelanjutan
Dalam praktiknya, proses penonaktifan dan reaktivasi dilakukan secara bertahap seiring dengan pengecekan data di lapangan.
Pemerintah juga masih melanjutkan verifikasi terhadap jutaan data lainnya guna memastikan akurasi penerima bantuan.
Langkah ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan data kepesertaan JKN, yang terus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
