Suara Dunia Nusantara – Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi platform digital global yang mengabaikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP Tunas yang mulai berlaku 28 Maret 2026. Fokus utama kebijakan saat ini berada pada sanksi PP Tunas sebagai instrumen penegakan terhadap entitas digital yang belum menyesuaikan aturan usia dan sistem perlindungan anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa setiap perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional, termasuk ketentuan yang mengatur perlindungan pengguna anak di ruang digital.
“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam kerangka itu, pertanyaan utama yang mengemuka adalah bagaimana pemerintah memastikan regulasi tidak berhenti pada level imbauan.
Sanksi PP Tunas Jadi Titik Tekan Penegakan
Pemerintah menempatkan sanksi PP Tunas sebagai alat penegakan utama terhadap platform yang belum menunjukkan kepatuhan. Langkah ini menjadi penegasan bahwa regulasi perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
Secara faktual, beberapa platform telah bergerak menuju kepatuhan. X menaikkan batas usia minimum menjadi 16 tahun, sementara Bigo Live menetapkan akses 18 tahun ke atas. TikTok juga menyatakan komitmen menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun secara bertahap.
Namun demikian, fokus editorial artikel ini berada pada platform yang belum melakukan penyesuaian dan potensi sanksi yang menanti.
Penegakan Hukum untuk Platform Global
Yang jadi sorotan, pemerintah menegaskan kewenangan penuh untuk mengambil langkah penegakan sesuai aturan perundang-undangan.
Entitas Global Wajib Patuh Regulasi Nasional
Langkah ini penting karena mayoritas platform yang beroperasi merupakan perusahaan digital global dengan kebijakan yang biasanya disusun secara regional atau internasional.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan kebijakan global tidak dapat mengesampingkan kewajiban mematuhi hukum lokal.
Dalam praktiknya, sanksi dapat diarahkan pada kewajiban pembaruan kebijakan, pembatasan operasional tertentu, hingga langkah penegakan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan kata lain, sanksi PP Tunas menjadi pesan bahwa perlindungan anak di ruang digital diposisikan sebagai kewajiban hukum, bukan pilihan kebijakan perusahaan.
