Suara Dunia Nusantara – Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan langkah penegakan setelah empat platform digital besar belum menunjukkan kepatuhan terhadap PP Tunas pada hari pertama implementasi, 28 Maret 2026. Fokus sanksi PP Tunas kini mengarah pada YouTube, Facebook, Instagram, dan Threads yang masih ditunggu penyesuaian kebijakannya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pemerintah masih memberi ruang waktu sangat terbatas bagi platform untuk memenuhi kewajiban. Meski begitu, penegakan hukum tetap menjadi opsi yang terbuka. “Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. Pertanyaan utama artikel ini…
Read MoreTag: Digital Anak
Pemerintah Tegaskan Sanksi bagi Platform yang Abaikan PP Tunas
Suara Dunia Nusantara – Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi platform digital global yang mengabaikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP Tunas yang mulai berlaku 28 Maret 2026. Fokus utama kebijakan saat ini berada pada sanksi PP Tunas sebagai instrumen penegakan terhadap entitas digital yang belum menyesuaikan aturan usia dan sistem perlindungan anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa setiap perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional, termasuk ketentuan yang mengatur perlindungan pengguna anak di…
Read MoreArsitektur Kebijakan Teknologi Ai Di Pendidikan Nasional
suaradunianusantara.net – Kebijakan SKB 7 Menteri teknologi pendidikan memperlihatkan bagaimana negara mulai membangun kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dalam mengelola teknologi di dunia pendidikan. Regulasi ini bukan hanya tentang kecerdasan buatan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digital ditempatkan dalam sistem pendidikan nasional. Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di jalur pendidikan formal, nonformal, serta informal. Penandatanganan dilakukan oleh tujuh kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Kamis (12/3/2026). Keterlibatan tujuh kementerian dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan kini…
Read MoreSKB 7 Menteri Libatkan Tujuh Kementerian Atur Teknologi AI
suaradunianusantara.net – Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan di dunia pendidikan melalui kebijakan SKB 7 Menteri teknologi AI. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan satu lembaga, tetapi merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang bertujuan membangun pedoman nasional penggunaan teknologi digital bagi anak. Surat Keputusan Bersama tersebut menjadi panduan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di jalur pendidikan formal, nonformal, serta informal. Penandatanganan kebijakan dilakukan oleh tujuh kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Kamis (12/3/2026). Kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan…
Read More