suaradunianusantara.net – Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan di dunia pendidikan melalui kebijakan SKB 7 Menteri teknologi AI. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan satu lembaga, tetapi merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang bertujuan membangun pedoman nasional penggunaan teknologi digital bagi anak.
Surat Keputusan Bersama tersebut menjadi panduan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di jalur pendidikan formal, nonformal, serta informal. Penandatanganan kebijakan dilakukan oleh tujuh kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Kamis (12/3/2026).
Kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan bahwa isu teknologi digital dalam pendidikan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pemerintah perlu menyatukan kebijakan dari berbagai bidang.
Menko PMK Pratikno mengatakan pemanfaatan teknologi digital dan AI harus dikelola secara bersama agar dampaknya dapat dikendalikan dengan baik.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak,” ujarnya.
Kebijakan yang Melibatkan Banyak Sektor
SKB 7 Menteri teknologi AI melibatkan sejumlah kementerian yang memiliki peran berbeda dalam pengelolaan pendidikan dan perlindungan anak.
Kementerian yang terlibat antara lain kementerian yang mengurus bidang pendidikan, perlindungan anak, komunikasi dan teknologi informasi, serta bidang pembangunan manusia.
Keterlibatan berbagai kementerian ini mencerminkan bahwa penggunaan teknologi di dunia pendidikan memiliki dampak yang luas.
Teknologi tidak hanya berkaitan dengan proses belajar, tetapi juga menyangkut aspek keamanan digital, perlindungan anak, serta kesiapan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi.
Karena itu, penyusunan kebijakan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pedoman yang dihasilkan dapat diterapkan secara menyeluruh.
Pedoman Nasional Pemanfaatan AI
Melalui SKB 7 Menteri teknologi AI, pemerintah berupaya menghadirkan pedoman nasional yang dapat digunakan oleh sekolah dan lembaga pendidikan.
Pedoman ini memberikan arah mengenai bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran.
Di satu sisi, teknologi seperti kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mendukung metode pembelajaran yang lebih inovatif.
Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan berbagai risiko jika digunakan tanpa pengawasan yang memadai.
Karena itu, kebijakan ini mencoba menempatkan teknologi dalam kerangka yang lebih terarah di dunia pendidikan.
Kolaborasi untuk Masa Depan Pendidikan
Kerja sama lintas kementerian dalam SKB 7 Menteri teknologi AI menunjukkan bahwa pemerintah melihat teknologi pendidikan sebagai isu strategis.
Pengelolaan teknologi digital membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pihak.
Dengan adanya koordinasi antar kementerian, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi dasar pengelolaan teknologi yang lebih baik di sekolah.
Pendekatan kolaboratif ini juga diharapkan mampu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan upaya melindungi dan mendidik generasi muda Indonesia.
