suaradunianusantara.net — Komunitas pejuang hak asasi manusia internasional kini menaruh perhatian besar pada kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus di Jakarta Pusat. Wakil Koordinator Eksternal KontraS tersebut diserang orang tak dikenal pada Rabu malam (12/3/2026), yang mengakibatkan luka bakar kimiawi serius di wajah dan tubuhnya.
Tragedi ini terjadi usai Andrie melakukan aktivitas diplomasi hak sipil terkait isu militerisme di YLBHI. Serangan ini tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga mencoreng citra keamanan bagi para aktivis kemanusiaan yang bekerja demi tegaknya nilai-nilai universal di tanah air.
Respons Internasional dan Desakan Keadilan
Lembaga HAM global mengecam keras tindakan pengecut ini sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis yang berintegritas. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa pola kekerasan seperti ini tidak akan pernah menghentikan langkah solidaritas para pejuang keadilan.
Usman menekankan bahwa ancaman fisik tidak boleh dibiarkan menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi. “Kepada para pelaku yang menyerang Andrie, kalian pengecut. Dan jangan pernah berpikir kami akan mundur setelah serangan ini,” tegas Usman dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (14/3/2026).
Atensi Kepolisian dan Perlindungan Pembela HAM
Di tingkat domestik, Kepolisian Republik Indonesia segera memberikan respons cepat melalui instruksi langsung dari pimpinan tertinggi Polri. Penyelidikan yang bersifat transparan dan akuntabel kini tengah berjalan untuk memastikan bahwa pelaku beserta aktor di belakangnya dapat segera diseret ke meja hijau.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan standar investigasi tertinggi. “Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini,” ungkap Isir pada Jumat (13/3/2026).
Kondisi Andrie Yunus saat ini ditangani oleh tim medis multisektoral di RSCM guna memulihkan penglihatan dan jaringan kulitnya yang terdampak. Koalisi masyarakat sipil berharap, penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keselamatan para pembela HAM. “Intimidasi ini tidak akan menyurutkan langkah KontraS yang telah dibangun selama 28 tahun,” ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya.***
