Isu Pilpres 2029 mencuat setelah pernyataan AHY soal batas kekuasaan ditafsirkan sebagai sinyal politik oleh sejumlah pihak.
Isi artikel:
Isu Pilpres 2029 mencuat setelah pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono soal batas kekuasaan mendapat sorotan. Demokrat kemudian memberikan bantahan atas tafsir tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra menegaskan pidato AHY bukan persiapan menuju kontestasi 2029. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai bahan refleksi kader.
Herzaky menyampaikan penjelasan itu secara berturut-turut pada Senin (7/9/2026) dan Selasa (8/9/2026). Demokrat juga menyoroti persoalan kebocoran kekayaan negara.
Golkar Tangkap Sinyal Politik dari AHY
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-25 Demokrat. Acara tersebut berlangsung di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
AHY saat itu mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Ia juga menyebut hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh terhalangi.
Selain itu, AHY menekankan pemerintahan harus terbuka terhadap kritik. Pernyataan tersebut kemudian dibaca dalam konteks posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia lalu memberikan tafsir politik. Ia menilai gestur AHY menunjukkan sinyal untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2029.
Gerindra Minta Demokrat Fokus Persoalan Rakyat
Tak hanya Golkar, Gerindra juga merespons perkembangan tersebut. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso meminta Demokrat menunda pembahasan mengenai kepentingan elektoral.
Sugiat meminta AHY menyelesaikan persoalan kerakyatan terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (7/9/2026).
Di sisi lain, pengamat politik Adi Prayitno melihat pesan AHY dari perspektif persaingan antarporos. Ia mengaitkan pernyataan tersebut dengan poros Solo.
Adi juga menyoroti dinamika antara poros Solo dan Cikeas. Nama Budi Arie ikut menjadi perhatian setelah sebelumnya menyuarakan kesiapan politik yang dikaitkan dengan poros Solo.
Sementara itu, Arifki Chaniago menilai Demokrat sedang menjaga jarak politik. Ia menyebut pola tersebut sebagai loyalitas berjarak.
Menurut Arifki, Demokrat tidak sepenuhnya melebur dengan identitas pemerintah. Namun, partai tersebut tetap mempertahankan posisinya di dalam pemerintahan.
Yang jadi sorotan, pola tersebut disebut mengingatkan pada langkah SBY ketika berada dalam pemerintahan Megawati. Jarak politik itu kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2004.
Kendati demikian, Demokrat tetap membantah adanya persiapan Pilpres 2029. Partai tersebut menyatakan pidato AHY berangkat dari refleksi dan isu tata kelola kekuasaan.
Dengan kata lain, perkembangan terbaru masih berada pada perbedaan tafsir. Demokrat memberikan bantahan, sementara sejumlah pihak membaca pesan AHY dalam konteks politik elektoral.
