Dukungan Program Makan Bergizi Gratis di Kalteng Menguat, Warga Usulkan Regulasi Lebih Tegas

Program Makan Bergizi Gratis mendapat dukungan dari puluhan warga di Kalimantan Tengah melalui aksi damai di depan Kantor Gubernur. Selain menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program, massa juga mengusulkan penguatan regulasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat dukungan dari masyarakat. Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Selasa (30/6). Aksi berlangsung tertib dan diwarnai dialog antara perwakilan massa dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah…

Read More

Kantin Sekolah Masih Dikaji untuk Distribusi MBG, BGN Siapkan Aturan Baru

kantin MBG

Kantin sekolah masih berpeluang dilibatkan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi pemerintah menegaskan skema tersebut belum diputuskan. Saat ini Badan Gizi Nasional bersama Kemendikdasmen masih menyusun aturan agar pelaksanaan program berjalan lebih tepat sasaran. Pemerintah masih mematangkan berbagai skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kemungkinan memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem distribusi makanan. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai pola pelibatan kantin sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan seluruh opsi masih berada dalam tahap pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Di…

Read More

MBG Hanya untuk Siswa yang Membutuhkan, Pemerintah Masih Susun Mekanisme

Abdul Mu'ti mekanisme MBG

MBG hanya untuk siswa yang membutuhkan menjadi kebijakan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri. Sementara itu, pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan program agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan berjalan optimal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian dalam penyalurannya. Pemerintah memastikan program tersebut ke depan tidak diberikan kepada seluruh peserta didik, melainkan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keputusan mengenai sasaran penerima manfaat telah dibahas dalam rapat tingkat menteri. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih terus disusun bersama Badan Gizi Nasional…

Read More

SPPG Purwosari Disorot Usai Keracunan MBG SMA 2 Kudus, Di Mana Titik Lalainya?

SMA 2 Kudus Keracunan MBG

suaradunianusantara.net – Kasus SMA 2 Kudus keracunan MBG menggeser perhatian publik dari jumlah korban ke satu pertanyaan kunci: di mana letak kelalaian satuan pelayanan penyedia makanan. Ketika program negara menyasar gizi pelajar, insiden ini membuat pembaca mempertanyakan standar operasional yang semestinya berjalan ketat. Garis besarnya, makanan diproduksi secara terpusat, didistribusikan resmi, lalu dikonsumsi massal. Namun hasil akhirnya justru ratusan keluhan kesehatan dalam waktu hampir bersamaan. Peran Sentral SPPG dalam Skema MBG Dalam kerangka program MBG, SPPG memegang peran krusial, mulai dari pengolahan, sanitasi dapur, hingga kelayakan bahan baku. Di SMA…

Read More

Kaleidoskop MBG: Indonesia Tahan Laju Program Gizi Massal

ilustrasi program MBG

SuaraDuniaNusantara.net – Pemerintah Indonesia menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1–7 Januari 2026. Keputusan ini diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi dan penataan ulang program gizi berskala nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jeda tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan dapur, distribusi, sumber daya manusia, serta standar keamanan pangan. Pernyataan resmi itu dirilis pada 27 Desember 2025. BGN menegaskan MBG akan kembali berjalan mulai 8 Januari 2026. Selama masa jeda, layanan gizi bagi kelompok rentan—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—tetap dilaksanakan. Program MBG diperkenalkan ke publik…

Read More

FGSNI Soroti Rekrutmen P3K BGN di Tengah Ketimpangan Akses Guru Swasta

Ilustrasi petugas SPPG. (Dok. Badan Gizi Nasional)

SuaraDuniaNusantara.net — Kebijakan rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan respons kritis dari komunitas diaspora pendidikan. Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menilai langkah pemerintah belum mencerminkan keadilan bagi guru sekolah dan madrasah swasta di tanah air. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. “BGN baru dibentuk dan langsung mendapat fasilitas pengangkatan P3K. Apa urgensinya?” ujarnya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Aspirasi dari Komunitas Pendidikan Agus mengatakan, guru swasta telah lama menunggu akses seleksi, sementara pemerintah kerap beralasan anggaran…

Read More