Suara Dunia Nusantara – Skandal penggunaan Cloud Microsoft untuk operasi pengintaian warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat berujung pada pencopotan General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich. Keputusan itu muncul setelah investigasi media internasional mengungkap keterlibatan infrastruktur Azure dalam operasi intelijen militer Israel.
Alon Haimovich diketahui telah memimpin Microsoft Israel selama empat tahun. Namun setelah polemik meluas, manajemen Microsoft Israel untuk sementara dialihkan ke Microsoft Prancis.
Laporan yang dikutip dari TRT dan Times of Israel, Selasa (19/5/2026), menyebut langkah tersebut diambil setelah muncul tekanan internal dan eksternal terkait penggunaan layanan cloud Microsoft oleh Unit 8200 Israel.
Cloud Microsoft Dipakai untuk Operasi Pengawasan Palestina
Skandal ini bermula dari laporan investigasi The Guardian dan +972 Magazine. Dalam laporan itu disebutkan badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk menjalankan pemantauan massal komunikasi warga Palestina.
Pada praktiknya, kerja sama itu berawal dari kesepakatan tahun 2021 antara CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200 Israel, Yossi Sariel.
Kesepakatan tersebut membuka akses penggunaan infrastruktur cloud Microsoft oleh unit intelijen militer Israel.
Situasi berubah drastis setelah Peristiwa 7 Oktober 2023. Unit 8200 memperluas penggunaan teknologi cloud Microsoft untuk kebutuhan operasi militer dan pemantauan komunikasi.
Berdasarkan penelusuran The Guardian, militer Israel diam-diam menyimpan database panggilan telepon warga Palestina di server Microsoft yang berada di Eropa.
Yang jadi sorotan, cloud Microsoft disebut telah dipakai untuk merekam jutaan panggilan telepon warga Palestina.
Per Juli 2025, lebih dari 1.500 TB data militer Israel tersimpan di data center Azure yang berada di Belanda dan Irlandia.
Data sebesar itu disebut setara dengan sekitar 200 juta jam rekaman audio.
Tak hanya itu, sistem tersebut diklaim mampu menyimpan dan memproses satu juta panggilan telepon per jam.
Investigasi Internal Microsoft Bongkar Kegagalan Manajemen
Presiden Microsoft Brad Smith mengakui hasil kajian internal perusahaan membenarkan sejumlah temuan investigasi The Guardian.
Microsoft menyebut Kementerian Pertahanan Israel menggunakan layanan penyimpanan Azure di Belanda serta mendapatkan akses terhadap layanan kecerdasan buatan atau AI.
Dalam perkembangan selanjutnya, Microsoft mengumumkan penghentian layanan penyimpanan cloud untuk unit tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan Israel.
Namun pada kenyataannya, polemik tidak berhenti di situ.
Dokumen internal dan wawancara yang terungkap menunjukkan pegawai Microsoft terlibat dekat dengan kontraktor militer Israel.
Mereka disebut membantu membangun arsitektur keamanan khusus untuk proyek intelijen tersebut.
Hasilnya adalah infrastruktur Azure terpisah yang dikhususkan untuk pekerjaan militer sensitif Israel.
Teknologi AI Dipakai untuk Operasi Militer di Gaza
Sumber dari Unit 8200 menyebut platform itu dipakai untuk mendukung operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.
Data yang diproses melalui infrastruktur Microsoft disebut digunakan untuk membantu penargetan serangan udara.
Dua alat berbasis AI bernama Gospel dan Lavender ikut menjadi sorotan.
Platform tersebut bekerja menggunakan algoritma yang memanfaatkan data hasil pemrosesan dari server Microsoft.
Yang menarik, protes terhadap kerja sama ini sebenarnya sudah muncul dari internal perusahaan.
Kampanye bertajuk “No Azure for Apartheid” sempat digaungkan pegawai Microsoft yang khawatir teknologi Azure dipakai untuk pemantauan dan dugaan pelanggaran perang.
Namun sejumlah suara protes internal disebut berujung pembungkaman hingga pencopotan posisi.
Baru setelah tekanan publik membesar, Microsoft mengambil langkah penghentian akses Unit 8200 terhadap sebagian teknologi tersebut.
Dalam kajian internalnya, Microsoft mengakui terdapat kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi.
Hal itu dinilai telah merusak kepercayaan antara kantor pusat Microsoft dengan kantor cabangnya di Israel.
