SuaraDuniaNusantara.net – Pelibatan TNI menjaga aset negara kembali menguat setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Kebijakan ini menempatkan Indonesia di tengah percakapan global tentang keamanan sumber daya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menegaskan mandat konstitusi. Pernyataan itu selaras dengan posisi Indonesia di forum internasional yang mendorong pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Aktivitas ilegal di tambang dan hutan meningkat. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Pesan ini relevan dalam diplomasi SDA di kawasan ASEAN yang menyoroti isu penambangan ilegal lintas batas.
Nilai aset negara menurut Kemenkeu mencapai Rp13.692 triliun. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Data ini menjadi latar diskusi Indonesia dalam kerja sama pengawasan SDA.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut banyak izin tumpang tindih. Ia menyampaikan perintah Presiden menegakkan kedaulatan pada Rabu (26/11/2025). Kondisi ini menambah argumen Indonesia tentang pentingnya tata kelola bersama.
TNI memperkuat kesiapan. Pada 19 November 2025, Jenderal Agus Subiyanto menggelar latihan besar. 41.397 prajurit dilibatkan. Kolonel Laut Agung Saptoadi menyebut latihan itu penegasan kemampuan menjaga aset strategis.
Kemenhan menilai TNI efektif menjangkau wilayah terpencil. Brigjen Arif Rahman menyampaikan hal itu Kamis (20/11/2025). Kondisi itu sering dibahas dalam pertemuan kawasan yang menyoroti keamanan maritim dan hutan.
Pemerintah menyiapkan langkah administratif, termasuk rencana menarik izin pasir kuarsa ke pusat. Bahlil menyebut kontrol pusat mencegah penyalahgunaan izin. Kebijakan ini jadi referensi dalam dialog SDA multilateral.
Namun Imparsial memberi peringatan agar perluasan fungsi TNI tetap dibatasi. Mereka merilis pernyataan itu Senin (24/11/2025). Isu ini menjadi bagian dari diplomasi reformasi sektor keamanan yang sering disorot mitra internasional.
Di parlemen, Okta Kumala Dewi menegaskan pengamanan aset tetap perlu. Ia menyebut aset negara bagian dari kekuatan pertahanan. Ia menyampaikan itu Sabtu (22/11/2025).
Indonesia membawa suaranya dalam percakapan global tentang SDA dan prinsip sipil-militer. (*)
