SuaraDuniaNusantara.net – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam merespons krisis ekologis dan kemanusiaan yang melanda wilayah kaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyebut bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
“Penetapan status darurat kemanusiaan nasional bukan soal administratif atau politis. Ini tanggung jawab konstitusional negara,” ujar Busyro.
Ia menilai krisis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kebijakan pembangunan yang koruptif dan mengabaikan lingkungan.
Dimensi Kebijakan dan Diplomasi Negara
Busyro menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga memiliki makna politik dan diplomatik, yakni menunjukkan keseriusan negara melindungi warganya.
Menurutnya, langkah tersebut memperkuat legitimasi negara di mata publik dan komunitas internasional.
Akar Struktural Krisis
Busyro kembali menegaskan bahwa korupsi SDA merupakan produk sistem politik yang memungkinkan pembajakan kebijakan oleh kepentingan modal. Karena itu, ia mendorong pembaruan undang-undang politik sebagai solusi jangka panjang.
“Tanpa koreksi struktural, krisis akan berulang,” pungkasnya.***
