SuaraDuniaNusantara.net – Ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra memunculkan kembali persoalan kerusakan hutan yang berdampak hingga ke jejaring regional. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menegaskan kayu tersebut merupakan hasil pembalakan liar.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan TikTok @riekediahp_official, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan pembabatan hutan dilakukan sebelum alih fungsi lahan menjadi kebun sawit. Pemerintah daerah menyiapkan moratorium sawit sebagai langkah awal.
Ia menyebut koordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Utara masih terkendala medan, namun verifikasi sumber kayu terus berjalan. Rekaman banjir yang menyeret kayu di Tapanuli Selatan dan Tapteng memicu diskusi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di komunitas diaspora.
Dari pemerintah pusat, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Minggu (30/11), menjelaskan bahwa sumber kayu bisa beragam. Namun dugaan pembalakan liar tetap terbuka.
Ia mencontohkan penanganan kasus 2025 di Aceh Tengah, Solok, Mentawai, dan Sipirok yang menunjukkan penyalahgunaan dokumen PHAT. Polanya, kata dia, menunjukkan kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisasi.
Penghentian sementara layanan SIPuHH diterapkan untuk memutus peluang manipulasi administrasi. Kebijakan itu berdampak pada rantai usaha kayu yang terhubung dengan pasar regional.
Dari DPR, anggota Komisi IV, Johan Rosihan, menilai gelondongan kayu saat banjir sebagai indikator buruknya pengawasan. Ia meminta audit izin, penindakan mafia kayu, dan perbaikan mitigasi bencana.
Arif Rahman menuntut investigasi terhadap pemegang HPH dan HTI. Ia menilai evaluasi atas kinerja Kemenhut perlu dipercepat.
Foto kayu menumpuk di Pantai Parkit yang beredar luas memperkuat kesadaran publik, termasuk diaspora, bahwa kerusakan hutan Sumatra memiliki konsekuensi lintas negara. (*)
