Suara Dunia Nusantara – Gaji PPPK daerah mulai diusulkan agar ditanggung pemerintah pusat seiring meningkatnya beban APBD akibat belanja pegawai yang terus mendekati batas maksimal. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa komposisi belanja pegawai di daerahnya telah mencapai hampir 40 persen dari total APBD. Angka ini melampaui ambang batas ideal yang akan diberlakukan secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tekanan fiskal yang cukup besar bagi pemerintah daerah. “Tahun 2027, belanja pegawai harus ditekan menjadi 30 persen,” kata Ansar di Tanjungpinang. Dalam konteks ini, keberadaan PPPK menjadi salah satu faktor…
Read MoreGaji PPPK Daerah Diusulkan ke Pusat, Beban APBD Kian Berat
