ASN Archives - SuaraDuniaNusantara.net

Batas Belanja Pegawai 30 Persen, Pemda Cari Solusi Nasib PPPK

April 14, 2026April 16, 2026 Rahman Shasya

Suara Dunia Nusantara – Gaji PPPK daerah menjadi perhatian pemerintah daerah setelah muncul aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, memaksa pemda mencari solusi untuk menjaga keberlanjutan anggaran. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mulai berlaku pada 2027. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan bahwa daerah harus segera menyesuaikan struktur APBD agar memenuhi batas tersebut. Dalam kondisi saat ini, belanja pegawai di sejumlah daerah masih berada di atas ambang batas. Penyesuaian APBD Jadi Tantangan Utama Pembatasan…

Gaji PPPK Daerah Diusulkan ke Pusat, Beban APBD Kian Berat

April 14, 2026 Rahman Shasya

Suara Dunia Nusantara – Gaji PPPK daerah mulai diusulkan agar ditanggung pemerintah pusat seiring meningkatnya beban APBD akibat belanja pegawai yang terus mendekati batas maksimal. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa komposisi belanja pegawai di daerahnya telah mencapai hampir 40 persen dari total APBD. Angka ini melampaui ambang batas ideal yang akan diberlakukan secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tekanan fiskal yang cukup besar bagi pemerintah daerah. “Tahun 2027, belanja pegawai harus ditekan menjadi 30 persen,” kata Ansar di Tanjungpinang. Dalam konteks ini, keberadaan PPPK menjadi salah satu faktor…

Respons Indonesia Hadapi Krisis Energi Global Lewat Skema WFH ASN

Maret 25, 2026Maret 25, 2026 Aditya Mas

“WFH bisa menghemat seperlima BBM,” Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah Indonesia merespons krisis energi global dengan mendorong skema kerja fleksibel ASN, sebagai upaya domestik menekan konsumsi energi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Langkah ini diumumkan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik. Fokusnya adalah mengurangi mobilitas tanpa mengganggu fungsi pemerintahan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional. “Perlu efisiensi waktu kerja dengan fleksibilitas work from home satu hari,” ujarnya. Strategi Domestik dalam Tekanan Global Dalam konteks krisis energi global Indonesia, kebijakan ini menjadi respons langsung terhadap keterbatasan pasokan…

Gaji ke-13 ASN 2026 Dinanti Diaspora Aparatur

Februari 3, 2026Februari 3, 2026 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net—Memasuki 2026, kebijakan gaji ke-13 kembali menjadi perhatian ASN, termasuk aparatur dan pensiunan yang berada di berbagai wilayah, karena perannya dalam menopang kebutuhan pendidikan dan stabilitas ekonomi keluarga. Gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan tahunan yang diberikan kepada PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, serta pensiunan. Pembayaran dilakukan satu kali dalam setahun, terpisah dari gaji rutin dan THR, dengan dasar hukum peraturan pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pada pertengahan tahun. Pemerintah menetapkan kelompok penerima berdasarkan status kepegawaian dan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Pola Nasional Mengacu pada PP…

Panduan Lengkap PPPK KemenHAM 2026: Formasi, Syarat Peserta, dan Tahapan Seleksi

Januari 6, 2026Januari 8, 2026 Aditya Mas

suaradunianusantara.net – Bagi pembaca yang menargetkan karier Aparatur Sipil Negara, seleksi PPPK KemenHAM 2026 menjadi salah satu peluang yang patut diperhitungkan sejak awal. Formasi dan Kualifikasi Pendidikan KemenHAM membuka lima jabatan PPPK dengan total 500 kuota. Seluruh posisi mensyaratkan pendidikan minimal D-III hingga S-1. Yang patut dicatat, lulusan SMA/sederajat tidak dapat mengikuti seleksi ini. Syarat Administrasi Utama Pelamar wajib berusia 20–40 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, IPK minimal 2,75, serta tidak pernah diberhentikan tidak hormat. Di luar itu, peserta juga harus bebas narkoba dan sehat jasmani serta rohani.…

ASN Digital Diperkuat, Pemerintah Fokus Integrasi Sistem dan Keamanan Akses

Januari 5, 2026Januari 6, 2026 Aditya Mas

suaradunianusantara.net – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital birokrasi melalui penguatan ASN Digital. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menegaskan bahwa pembangunan digital pemerintahan dilakukan secara serius dan terarah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara itu, ASN Digital tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi, tetapi juga pada pembenahan sistem kerja aparatur sipil negara secara menyeluruh. Program ini mencakup pengembangan talenta digital ASN, penyediaan platform digital, penguatan pusat data, serta integrasi layanan lintas Kementerian dan Lembaga. Integrasi Layanan Kepegawaian Nasional Dalam praktiknya, berbagai layanan kepegawaian seperti MyASN, SIASN, dan e-Kinerja kini…