Tag: Kemendikdasmen

Kemendikdasmen Jamin Ijazah Korban Banjir Tetap Berlaku

Aditya Mas
Ijazah Korban Banjir

SuaraDuniaNusantara.net—Kemendikdasmen memastikan dokumen pendidikan murid korban banjir bandang akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap sah, sekalipun ijazah, transkrip nilai, dan berkas lain hilang atau rusak akibat bencana. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan pemerintah menjaga hak administratif murid agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan dan mengurus kebutuhan lain. “Kemendikdasmen memastikan bahwa seluruh proses penerbitan ulang, penggantian, dan pengesahan dokumen akan dilakukan secara mudah, cepat, dan tetap sesuai regulasi,” kata Suharti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025. Layanan penerbitan ulang dan pengesahan dokumen juga…

Read More

Pemerintah Pastikan Pendidikan Berjalan, Bantuan Mengalir ke Daerah Terdampak

Aditya Mas
Mendikdasmen Abdul Mu’ti

SuaraDuniaNusantara.net— Pemerintah mempercepat pemulihan pendidikan bagi ribuan keluarga di daerah yang terdampak banjir dan longsor sejak 25 November. Dalam Raker Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025), Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Rp21,1 miliar telah dialokasikan untuk memastikan 208 ribu siswa dan 19 ribu guru kembali memperoleh layanan belajar. “Sejak awal bencana, kami langsung bergerak,” ujar Mu’ti, menekankan tiga fokus utama: ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Bantuan untuk Provinsi Terdampak Sumbar menerima Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi korban meninggal dan luka berat. Aceh memperoleh Rp560 juta,…

Read More

Revitalisasi Sekolah 2026: Indonesia Perkuat Tata Kelola Pendidikan Berbasis Kolaborasi

Aditya Mas
Ilustrasi sekolah rusak. Pemerintah mempermudah pengajuan perbaikan mulai 2026, menggunakan sistem daring. – Dok. FGP

SuaraDuniaNusantara.net — Pemerintah RI memperkenalkan mekanisme baru revitalisasi sekolah melalui aplikasi revit.kemendikdasmen.go.id untuk tahun anggaran 2026. Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, Minggu (23/11), menyebut aplikasi ini memperkuat kerja antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Dengan fitur integrasi dapodik, pemeringkatan otomatis, dan verifikasi berlapis, Indonesia mengadopsi model kolaboratif yang juga digunakan negara-negara dengan sistem pendidikan besar. Tantangan kerusakan 1,2 juta ruang kelas menuntut kebijakan yang mampu membaca kebutuhan secara lintas wilayah. Ruang lingkup revitalisasi diperluas hingga sanitasi dan lingkungan sekolah. Kebijakan ini relevan bagi wilayah 3T yang kerap tertinggal dalam akses…

Read More

Kebijakan PR Membaca: Indonesia Perkuat Jejak Literasi di Tengah Arus Global

Aditya Mas
Ilustrasi anak-anak membaca buku. (Dibuat menggunakan AI)

SuaraDuniaNusantara.net — Pemerintah menyiapkan aturan PR wajib membaca satu hingga dua buku disertai resensi sebagai strategi menguatkan literasi nasional di tengah persaingan global. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Munas Ikapi, Rabu (19/11/2025). Mu’ti mengingatkan pentingnya nalar jernih sebagai daya tawar bangsa. “Kalau tidak bangun budaya membaca dan menulis, kita tidak menjadi bangsa maju,” ujarnya. Langkah ini menghubungkan kebutuhan domestik dengan standar pendidikan dunia. Pemerintah mengalokasikan hingga 10 persen Dana BOS untuk pembelian buku. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menilai kebijakan ini akan memperkuat kolaborasi…

Read More