MBG hanya untuk siswa yang membutuhkan menjadi kebijakan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri. Sementara itu, pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan program agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan berjalan optimal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian dalam penyalurannya. Pemerintah memastikan program tersebut ke depan tidak diberikan kepada seluruh peserta didik, melainkan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keputusan mengenai sasaran penerima manfaat telah dibahas dalam rapat tingkat menteri. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih terus disusun bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, pembahasan mengenai kemungkinan pelibatan kantin sekolah dalam distribusi MBG juga belum menghasilkan keputusan final karena masih berada pada tahap kajian.
Penerima MBG Diprioritaskan bagi Siswa yang Membutuhkan
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati perubahan sasaran penerima manfaat program MBG. Dengan kebijakan tersebut, bantuan makanan bergizi tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa.
“Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan,” kata Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar manfaat program dapat diterima oleh kelompok siswa yang memang paling membutuhkan.
Mekanisme Penyaluran Masih Disusun
Meski sasaran penerima telah ditetapkan, pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan di lapangan. Penyusunan dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
“Mekanismenya bagaimana, sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Secara faktual, pembahasan teknis masih berlangsung sehingga belum ada rincian mengenai proses penentuan penerima maupun sistem distribusinya.
Pelibatan Kantin Sekolah Belum Diputuskan
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa wacana melibatkan kantin sekolah dalam distribusi MBG juga belum diputuskan.
Menurutnya, seluruh skenario masih dikaji bersama BGN agar pelaksanaan program benar-benar mendukung tujuan pemerintah.
“Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” katanya.
BGN Berwenang Menentukan Kebijakan MBG
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional. Sementara itu, Kemendikdasmen memberikan masukan terkait implementasi program di lingkungan sekolah.
Ia mengatakan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan yang diterbitkan mampu mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
“Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting,” ujarnya.
MBG Juga Diarahkan untuk Pendidikan Karakter
Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, pemerintah juga menempatkan MBG sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah.
Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut telah masuk ke dalam salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu membiasakan pola makan sehat dan bergizi.
Kemendikdasmen juga telah menerbitkan panduan mengenai integrasi pendidikan karakter dengan pelaksanaan MBG di sekolah.
Hingga kini, kementerian masih menunggu kebijakan lanjutan yang akan diterbitkan oleh BGN terkait pelaksanaan program tersebut.
