Aditya Mas, Author at SuaraDuniaNusantara.net

Arifah Fauzi Tegaskan Keselamatan Penumpang Prioritas Usai Polemik KRL

April 30, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Arifah Fauzi menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama pemerintah setelah polemik terkait usulan perubahan posisi gerbong KRL mencuat. Arifah Fauzi menyampaikan penegasan ini di tengah perhatian publik yang tertuju pada aspek keselamatan transportasi pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur. Penegasan tersebut muncul setelah pernyataannya mengenai usulan pemindahan gerbong khusus perempuan menuai respons luas. Dalam klarifikasinya, ia menekankan bahwa kebijakan apa pun harus berlandaskan prinsip keselamatan bagi seluruh penumpang tanpa pengecualian. Keselamatan Penumpang dalam Kebijakan Transportasi Arifah menyebut bahwa keselamatan merupakan prinsip dasar dalam setiap pengambilan kebijakan…

Kejagung Periksa ESDM, Peluang Tersangka Baru Kasus AKT Terbuka

April 26, 2026 Aditya Mas

suara dunia nusantara - kronologi kasus PT AKT

Suara Dunia Nusantara – Pemeriksaan ESDM AKT menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menelusuri peran regulator dalam aktivitas tambang yang tetap berjalan meski izin telah dicabut. Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan terkait proses pengawasan dan keputusan administratif yang berkaitan dengan penghentian izin tambang PT AKT pada 2017. Posisi ESDM sebagai Regulator Tambang Dalam perkara ini, Kementerian ESDM berperan sebagai regulator…

Skema PKWT dan Penempatan SDM di Program Koperasi Merah Putih

April 20, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Pemerintah menerapkan skema PKWT koperasi dalam rekrutmen 35.476 tenaga kerja untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola ini mengatur status kepegawaian, jalur penempatan, serta mekanisme kerja di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seluruh peserta yang lolos seleksi akan direkrut sebagai pegawai BUMN dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Masa kontrak awal ditetapkan selama dua tahun sebelum dialihkan ke unit koperasi di daerah masing-masing. Struktur Status Kepegawaian dalam Skema PKWT Dalam sistem ini, tenaga kerja tidak langsung ditempatkan sebagai pengelola…

DPR Dukung Kebijakan BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026

April 20, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – DPR RI menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang memastikan BBM subsidi 2026 tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun, sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sikap tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, yang menilai keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki dasar yang kuat dalam konteks kebijakan energi nasional. Posisi DPR dalam Kebijakan Energi Yang menjadi sorotan, dukungan DPR mencerminkan posisi politik yang sejalan dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi. Dalam konteks ini,…

KPK Bongkar Pola Modal Politik dan Proyek Daerah

April 19, 2026April 19, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pola modal politik yang berujung pada pengondisian proyek daerah setelah pemilihan kepala daerah. Lembaga antirasuah menilai skema ini muncul ketika pihak tertentu membiayai calon, lalu meminta imbal balik setelah kandidat terpilih. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjelaskan hasil kajian tata kelola partai politik. Menurutnya, pola pendanaan politik semacam ini perlu diputus karena berisiko mendorong korupsi sejak awal proses kekuasaan. Bagaimana Pola Modal Politik Bekerja Budi menjelaskan ada pihak yang memberikan bantuan biaya kepada calon kepala daerah saat…

Risiko Kriminalisasi BUMN Meningkat di Era KUHP Baru

April 19, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Risiko kriminalisasi BUMN menjadi sorotan setelah perubahan KUHP dan KUHAP baru memperluas pendekatan hukum pidana terhadap aktivitas bisnis. Dalam forum nasional, para ahli hukum menilai bahwa perubahan sistem pidana tidak hanya menyasar individu, tetapi juga aset dan keputusan bisnis yang diambil oleh badan usaha. Perubahan ini menciptakan tekanan baru bagi BUMN. Kebijakan bisnis yang sebelumnya dianggap sebagai keputusan korporasi kini berpotensi masuk dalam ranah pidana. Pergeseran Pendekatan Hukum Pidana KUHP baru memperkenalkan pendekatan in personam dan in rem. Artinya, tidak hanya pelaku yang menjadi sasaran, tetapi…

RUU Pemilu Dibahas Ketum Parpol, Fokus Jaminan Pemilu Jujur

April 18, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – RUU Pemilu kembali menjadi perhatian setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap pembahasan masih berlangsung secara informal di tingkat ketua umum partai politik. Proses ini difokuskan untuk memastikan regulasi baru mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Menurut Puan, komunikasi antar elite partai masih menjadi tahap awal sebelum masuk ke pembahasan formal di parlemen. Pendekatan ini dinilai penting untuk menyamakan pandangan sejak awal. Pembahasan Masih di Level Elite Partai Puan menyebut diskusi mengenai RUU Pemilu belum masuk tahap resmi. Saat ini, komunikasi dilakukan langsung antar…

Lima Bos Travel Diperiksa, KPK Buka Skema Kuota Haji

April 18, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Lima bos travel haji diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus kuota haji 2023-2024. Pemeriksaan ini diarahkan untuk membuka skema distribusi kuota tambahan yang diduga memberi keuntungan pada pihak tertentu. Para saksi berasal dari sejumlah perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. KPK memanggil mereka sebagai bagian dari pendalaman pola bisnis dan hubungan dengan pengambil kebijakan. Kasus ini menjadi sorotan karena kuota tambahan semestinya dibagikan dengan aturan yang jelas. Namun penyidik menduga ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Siapa Saja yang Diperiksa? Lima pimpinan perusahaan yang dipanggil…

Business Judgment Rule Tak Lagi Cukup Lindungi BUMN

April 17, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Risiko kriminalisasi BUMN semakin nyata setelah business judgment rule dinilai tidak lagi cukup memberikan perlindungan dalam sistem hukum pidana yang baru. Dalam diskusi hukum, disebutkan bahwa BUMN tidak bisa hanya bergantung pada prinsip tersebut saat berhadapan dengan pengawasan pidana. Perlindungan hukum kini memiliki batas yang lebih ketat. Perubahan ini menunjukkan bahwa risiko kriminalisasi BUMN tidak hanya dipengaruhi oleh pelanggaran, tetapi juga oleh kerangka hukum yang berkembang. Batas Perlindungan Business Judgment Rule Business judgment rule selama ini menjadi dasar perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan. Prinsip ini…

KPK Periksa Maraton Bos Travel Haji di Sejumlah Daerah

April 17, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa maraton pemilik dan pengelola biro perjalanan dalam kasus kuota haji 2023-2024. Langkah travel haji KPK ini dilakukan di Jakarta dan sejumlah daerah menyesuaikan lokasi para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan di berbagai wilayah dipilih agar pengumpulan keterangan berjalan efektif. Penyidik ingin menjangkau langsung pihak yang terlibat dalam distribusi kuota tambahan. Perkembangan ini menandai perluasan penyidikan. Fokus tidak lagi hanya pada pejabat pusat, tetapi juga jaringan pelaku usaha yang diduga menikmati manfaat dari kebijakan…