Tag: BUMN

Skema PKWT dan Penempatan SDM di Program Koperasi Merah Putih

Aditya Mas
skema PKWT koperasi Merah Putih

Suara Dunia Nusantara – Pemerintah menerapkan skema PKWT koperasi dalam rekrutmen 35.476 tenaga kerja untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola ini mengatur status kepegawaian, jalur penempatan, serta mekanisme kerja di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seluruh peserta yang lolos seleksi akan direkrut sebagai pegawai BUMN dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Masa kontrak awal ditetapkan selama dua tahun sebelum dialihkan ke unit koperasi di daerah masing-masing. Struktur Status Kepegawaian dalam Skema PKWT Dalam sistem ini, tenaga kerja tidak langsung ditempatkan sebagai pengelola…

Read More

Risiko Kriminalisasi BUMN Meningkat di Era KUHP Baru

Aditya Mas
risiko kriminalisasi BUMN

Suara Dunia Nusantara – Risiko kriminalisasi BUMN menjadi sorotan setelah perubahan KUHP dan KUHAP baru memperluas pendekatan hukum pidana terhadap aktivitas bisnis. Dalam forum nasional, para ahli hukum menilai bahwa perubahan sistem pidana tidak hanya menyasar individu, tetapi juga aset dan keputusan bisnis yang diambil oleh badan usaha. Perubahan ini menciptakan tekanan baru bagi BUMN. Kebijakan bisnis yang sebelumnya dianggap sebagai keputusan korporasi kini berpotensi masuk dalam ranah pidana. Pergeseran Pendekatan Hukum Pidana KUHP baru memperkenalkan pendekatan in personam dan in rem. Artinya, tidak hanya pelaku yang menjadi sasaran, tetapi…

Read More

Business Judgment Rule Tak Lagi Cukup Lindungi BUMN

Aditya Mas
risiko kriminalisasi BUMN

Suara Dunia Nusantara – Risiko kriminalisasi BUMN semakin nyata setelah business judgment rule dinilai tidak lagi cukup memberikan perlindungan dalam sistem hukum pidana yang baru. Dalam diskusi hukum, disebutkan bahwa BUMN tidak bisa hanya bergantung pada prinsip tersebut saat berhadapan dengan pengawasan pidana. Perlindungan hukum kini memiliki batas yang lebih ketat. Perubahan ini menunjukkan bahwa risiko kriminalisasi BUMN tidak hanya dipengaruhi oleh pelanggaran, tetapi juga oleh kerangka hukum yang berkembang. Batas Perlindungan Business Judgment Rule Business judgment rule selama ini menjadi dasar perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan. Prinsip ini…

Read More