Yaqut Cholil Qoumas Archives - SuaraDuniaNusantara.net

Lima Bos Travel Diperiksa, KPK Buka Skema Kuota Haji

April 18, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Lima bos travel haji diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus kuota haji 2023-2024. Pemeriksaan ini diarahkan untuk membuka skema distribusi kuota tambahan yang diduga memberi keuntungan pada pihak tertentu. Para saksi berasal dari sejumlah perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. KPK memanggil mereka sebagai bagian dari pendalaman pola bisnis dan hubungan dengan pengambil kebijakan. Kasus ini menjadi sorotan karena kuota tambahan semestinya dibagikan dengan aturan yang jelas. Namun penyidik menduga ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Siapa Saja yang Diperiksa? Lima pimpinan perusahaan yang dipanggil…

KPK Periksa Maraton Bos Travel Haji di Sejumlah Daerah

April 17, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa maraton pemilik dan pengelola biro perjalanan dalam kasus kuota haji 2023-2024. Langkah travel haji KPK ini dilakukan di Jakarta dan sejumlah daerah menyesuaikan lokasi para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan di berbagai wilayah dipilih agar pengumpulan keterangan berjalan efektif. Penyidik ingin menjangkau langsung pihak yang terlibat dalam distribusi kuota tambahan. Perkembangan ini menandai perluasan penyidikan. Fokus tidak lagi hanya pada pejabat pusat, tetapi juga jaringan pelaku usaha yang diduga menikmati manfaat dari kebijakan…

Mata Rantai Skandal Haji: Rizky Fisa Abadi dan Komersialisasi Kuota Tambahan

Maret 17, 2026Maret 17, 2026 Aditya Mas

suaradunianusantara.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam investigasi terhadap rizky fisa abadi, mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Rizky diidentifikasi sebagai figur sentral yang menjembatani kebijakan elitis di tingkat kementerian dengan praktik pungutan liar di tingkat operasional biro perjalanan haji. Perannya menjadi sorotan tajam dalam skandal pengalihan kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Dalam skema ini, Rizky diduga berperan aktif mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan akses “jalur cepat” ke tanah suci.…

Menjelang Akhir Cekal Yaqut, Kepastian Kasus Kuota Haji Dinanti

Januari 8, 2026Januari 8, 2026 Aditya Mas

Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal sebagai Gus Yaqut

SuaraDuniaNusantara.net – Masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan berakhir pada Februari 2026. Hingga Rabu (7/1/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola ibadah haji Indonesia, yang berdampak langsung pada jemaah di dalam dan luar negeri. KPK menyatakan penyidikan tetap berjalan sembari menunggu finalisasi audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan. Pencegahan terhadap Yaqut diberlakukan sejak Desember 2025. Dua pihak lain yang turut dicegah adalah pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur…

Diplomasi Hukum KPK di Ujung Tahun: Kuota Haji Disorot

Desember 23, 2025Desember 23, 2025 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net – Penanganan dugaan korupsi kuota haji tambahan menjadi perhatian publik menjelang akhir 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan penetapan tersangka sebelum tahun berganti, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto pada Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun, Senin (22/12/2025). Fitroh menegaskan, penyidikan telah memasuki tahap penentuan subjek hukum setelah pengumpulan fakta dilakukan sejak Agustus 2025. Namun, KPK tetap menunggu perhitungan kerugian negara sebagai pijakan hukum. Menjaga Akuntabilitas Penyelenggaraan Haji KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung potensi kerugian negara yang dalam estimasi awal mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sebagai langkah pengamanan…

Pemeriksaan Yaqut Tarik Perhatian Diaspora Haji

Desember 17, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

Yaqut Diperiksa KPK - Korupsi Kuota Haji

SuaraDuniaNusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025), di Jakarta. Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.13 WIB setelah menjalani pemeriksaan panjang. Ia tidak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan. Koordinasi Pemeriksaan Lintas Negara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik mendalami dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada pihak di Kementerian Agama, termasuk temuan hasil pemeriksaan lapangan di…

KPK Ulangi Pemeriksaan Yaqut, Temuan BPK Menguat

Desember 16, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut surat panggilan telah dikirim pada pekan sebelumnya. “Kemungkinan di minggu ini,” ujar Asep, Senin (25/12/2025). Pemeriksaan akan difokuskan pada finalisasi perhitungan kerugian negara serta konfirmasi hasil cek fisik lapangan di Arab Saudi. Kepastian hari dan tanggal pemeriksaan akan diumumkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Temuan tersebut akan dikonfrontasikan dengan keterangan Yaqut sebelumnya yang disampaikan…

Audit BPK Sorot Kuota Haji, Tekanan Publik Menguat

Desember 12, 2025Desember 12, 2025 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi sorotan luas, termasuk di kalangan diaspora Indonesia. Ahli Hukum Pidana UBK Hudi Yusuf menilai audit tersebut telah cukup kuat untuk dasar penetapan tersangka. Ia menegaskan pengisian kuota 4.531 jemaah yang tidak sesuai ketentuan berdampak langsung pada pembiayaan haji nasional sebesar Rp596,88 miliar. “Audit ini telah memenuhi syarat pembuktian utama,” kata Hudi, Rabu (10/12/2025). Dimensi Akuntabilitas IHPS Semester I-2025 mencatat 17 permasalahan, mulai dari pelanggaran kuota hingga kelemahan sistem pengendalian intern. BPK merekomendasikan verifikasi ulang data jemaah lintas…

KPK Beberkan Pola Kuota Haji 50:50, Tiga Sosok Dinilai Penghubung Utama

Desember 3, 2025Januari 11, 2026 Aditya Mas

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu

SuaraDuniaNusantara.net — KPK menguraikan dugaan peran tiga sosok yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan 2023–2024 yang dibagi 50:50, berbeda dari proporsi resmi 92:8. Kasus ini turut melibatkan dinamika hubungan dengan otoritas Arab Saudi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan hal tersebut pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi diberikan pada akhir 2023 untuk mempersingkat masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan itu untuk memangkas waiting list,” katanya. Interaksi Lobi dan Regulasi Menurut Asep, sejumlah pengusaha travel—termasuk Fuad Hasan Masyhur—diduga…

Mandeknya Kasus Kuota Haji Dinilai Pengaruhi Citra Indonesia dalam Jejaring Global

November 29, 2025November 29, 2025 Aditya Mas

SuaraDuniaNusantara.net – Kritik terhadap lambannya KPK menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 terus mengemuka. Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1 triliun, isu ini dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan mitra global Indonesia. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut unsur tipikor telah terpenuhi. “KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” katanya, Rabu (26/11/2025). Fickar menilai keterbukaan proses hukum penting bagi persepsi internasional. Ia menegaskan pengawasan publik menjadi faktor krusial menjaga kredibilitas lembaga. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menelaah aspek normatif penyidikan. Ia menjelaskan Pasal 44 UU Tipikor mengharuskan pencarian…