KPK Archives - SuaraDuniaNusantara.net

Dugaan Korupsi Seragam Sekolah Langkat Dikritik P2G, Dinilai Bebani Orang Tua Siswa

Juli 6, 2026Juli 6, 2026 Rahman Shasya

Dugaan korupsi seragam sekolah di Kabupaten Langkat menuai kecaman dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Organisasi tersebut menilai praktik korupsi di sektor pendidikan semakin membebani orang tua siswa sekaligus mencederai upaya membangun integritas di lingkungan sekolah. Dugaan korupsi seragam sekolah yang muncul dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin mendapat sorotan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengecam dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya para orang tua…

Platinum 55 Kg di Mobil Bupati Langkat, KPK Perkirakan Nilainya Capai Rp40 Miliar

Juli 6, 2026Juli 5, 2026 Rahman Shasya

Platinum 55 kg yang ditemukan di mobil Bupati Langkat Syah Afandin menjadi salah satu temuan penting dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Logam mulia tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp40 miliar, meski penyidik masih akan memverifikasi keaslian dan asal-usulnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 55 kilogram logam mulia jenis platinum atau platina di dalam mobil milik Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Temuan itu diperoleh saat operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (2/7). Penemuan puluhan kilogram platinum langsung menarik perhatian publik karena nilai ekonominya yang sangat tinggi.…

Bupati Langkat Jadi Tersangka OTT KPK, Diduga Minta Fee Proyek hingga 17 Persen

Juli 6, 2026Juli 5, 2026 Rahman Shasya

Bupati Langkat Syah Afandin resmi menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik menduga ia meminta komisi proyek hingga 17 persen serta menemukan dugaan penerimaan lain senilai Rp3,5 miliar yang kini masih didalami. Bupati Langkat Syah Afandin alias SAF resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup. Selain Syah Afandin, KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai…

KPK Telusuri Aset Kasus Rita Widyasari, Japto Soerjosoemarno Diperiksa sebagai Saksi

Juli 3, 2026Juli 3, 2026 Aditya Mas

KPK terus mengembangkan kasus Rita Widyasari dengan menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan gratifikasi sektor batu bara. Dalam proses tersebut, Japto Soerjosoemarno menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk membantu pemetaan aset yang telah disita. Kasus Rita Widyasari kembali memasuki tahap baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan terhadap dugaan gratifikasi di sektor pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara. Salah satu langkah terbaru adalah pemeriksaan terhadap Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026). Selain memeriksa saksi, penyidik juga terus menelusuri…

Kasus Rita Widyasari Kembali Berkembang, KPK Telusuri Aset dan Dugaan TPPU

Juli 3, 2026Juli 3, 2026 Rahman Shasya

Kasus Rita Widyasari kembali memasuki babak baru setelah KPK menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan terhadap Japto Soerjosoemarno menjadi bagian dari pengembangan penyidikan tersebut. Kasus Rita Widyasari kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan terhadap dugaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah terbaru yang dilakukan penyidik adalah memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK selama kurang lebih enam jam. Seusai menjalani pemeriksaan, Japto meninggalkan gedung tanpa memberikan…

KPK Bongkar Pola Modal Politik dan Proyek Daerah

April 19, 2026April 19, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pola modal politik yang berujung pada pengondisian proyek daerah setelah pemilihan kepala daerah. Lembaga antirasuah menilai skema ini muncul ketika pihak tertentu membiayai calon, lalu meminta imbal balik setelah kandidat terpilih. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjelaskan hasil kajian tata kelola partai politik. Menurutnya, pola pendanaan politik semacam ini perlu diputus karena berisiko mendorong korupsi sejak awal proses kekuasaan. Bagaimana Pola Modal Politik Bekerja Budi menjelaskan ada pihak yang memberikan bantuan biaya kepada calon kepala daerah saat…

Lima Bos Travel Diperiksa, KPK Buka Skema Kuota Haji

April 18, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Lima bos travel haji diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus kuota haji 2023-2024. Pemeriksaan ini diarahkan untuk membuka skema distribusi kuota tambahan yang diduga memberi keuntungan pada pihak tertentu. Para saksi berasal dari sejumlah perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. KPK memanggil mereka sebagai bagian dari pendalaman pola bisnis dan hubungan dengan pengambil kebijakan. Kasus ini menjadi sorotan karena kuota tambahan semestinya dibagikan dengan aturan yang jelas. Namun penyidik menduga ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Siapa Saja yang Diperiksa? Lima pimpinan perusahaan yang dipanggil…

KPK Periksa Maraton Bos Travel Haji di Sejumlah Daerah

April 17, 2026 Aditya Mas

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa maraton pemilik dan pengelola biro perjalanan dalam kasus kuota haji 2023-2024. Langkah travel haji KPK ini dilakukan di Jakarta dan sejumlah daerah menyesuaikan lokasi para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan di berbagai wilayah dipilih agar pengumpulan keterangan berjalan efektif. Penyidik ingin menjangkau langsung pihak yang terlibat dalam distribusi kuota tambahan. Perkembangan ini menandai perluasan penyidikan. Fokus tidak lagi hanya pada pejabat pusat, tetapi juga jaringan pelaku usaha yang diduga menikmati manfaat dari kebijakan…

Pemeriksaan Kepala Dinas KPK Dalami Skema Pemerasan THR Cilacap

April 16, 2026April 16, 2026 Rahman Shasya

Suara Dunia Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat daerah dalam kasus pemerasan THR Cilacap untuk menelusuri bagaimana skema permintaan dana dijalankan di tingkat organisasi perangkat daerah. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman terhadap dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Pemeriksaan dilakukan pada 15 April 2026 dengan menghadirkan empat kepala dinas, dua kepala badan, dan satu direktur rumah sakit umum daerah. Seluruh saksi disebut hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik. “Seluruh saksi hadir, dan didalami dugaan pemerasan oleh Bupati,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo.…

Barang Sitaan KPK dari Rumah Ono Dipertanyakan Keterkaitannya

April 6, 2026April 6, 2026 Rahman Shasya

penggeledahan Ono Surono - Sahali Kuasa hukum

Suara Dunia Nusantara – Barang sitaan dalam penggeledahan Ono Surono memicu polemik setelah kuasa hukum mempertanyakan keterkaitan sejumlah objek dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi. Jenis Barang Sitaan Dipersoalkan Kuasa hukum Ono Surono menilai sejumlah barang yang disita tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang disidik. Beberapa barang yang disebut antara lain buku catatan tahun 2010, dokumen internal partai, dan telepon seluler yang sudah rusak. “Penyitaan ini melanggar ketentuan karena tidak terkait tindak pidana,” ujar Sahali. Dalam sudut pandang tersebut, penyitaan dianggap melampaui batas yang diatur dalam prosedur…