suaradunianusantara.net – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari memicu perubahan kepemimpinan di daerah tersebut. Setelah penetapan tersangka dalam kasus suap, Wakil Bupati Hendri Praja menjalankan tugas sebagai kepala daerah melalui penunjukan pelaksana tugas. Peristiwa OTT KPK Rejang Lebong ini membawa dampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Penunjukan tersebut dilakukan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Wakil Bupati Rejang Lebong. Surat pelaksanaan tugas disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam pertemuan resmi di ruang rapat Bupati Rejang Lebong, Sabtu (14/3/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan di tengah situasi hukum yang tengah berlangsung.
Dampak OTT terhadap Pemerintahan Daerah
Peristiwa OTT KPK Rejang Lebong menimbulkan perhatian di lingkungan pemerintah daerah. Pergantian sementara kepemimpinan menjadi langkah yang harus diambil untuk menjaga keberlanjutan fungsi pemerintahan.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa pemerintah provinsi turut merasakan keprihatinan atas persoalan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu merasa prihatin atas musibah hukum yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh stagnan,” kata Mian.
Dalam konteks ini, penunjukan pelaksana tugas kepala daerah menjadi mekanisme yang memastikan pemerintahan tetap berjalan meskipun kepala daerah sedang menghadapi proses hukum.
Menjaga Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Setelah menerima mandat tersebut, Hendri Praja menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah situasi yang tidak mudah.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong merupakan ujian yang harus dihadapi bersama oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Dalam kehidupan ini kita diajarkan bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah. Karena itu mari kita menghadapi keadaan ini dengan hati yang tenang, kepala yang jernih dan jiwa yang tawakal,” ujar Hendri Praja.
Koordinasi Pemerintah Daerah
Hendri Praja juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjaga koordinasi dengan seluruh unsur pemerintahan. Hal tersebut mencakup kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan bahwa program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah dampak dari peristiwa OTT KPK Rejang Lebong.
