Krisis BBM Vietnam Tekan Transportasi dan Penerbangan Nasional

krisis BBM Vietnam - suara dunia nusantara

Suara Dunia Nusantara – Krisis BBM Vietnam mulai menekan sektor transportasi dan penerbangan nasional, setelah lonjakan harga energi dan gangguan pasokan berdampak langsung pada operasional logistik dan maskapai. Kenaikan harga bahan bakar dalam beberapa pekan terakhir memicu lonjakan biaya operasional di berbagai lini transportasi. Data menunjukkan harga bensin dan solar sempat meningkat tajam sebelum mengalami penyesuaian melalui kebijakan pemerintah. Namun pada kenyataannya, tekanan tidak sepenuhnya mereda. Ketersediaan bahan bakar dan biaya distribusi menjadi dua faktor utama yang memengaruhi aktivitas sektor transportasi secara keseluruhan. Logistik Hadapi Tekanan Biaya dan Distribusi Di…

Read More

Isu Pajak THR Jadi Sorotan Perlindungan Hak Pekerja Indonesia

Pajak THR 2026

suaradunianusantara.net – Perdebatan mengenai pemotongan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) berkembang menjadi isu perlindungan hak pekerja di tingkat nasional. Desakan agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 memunculkan kembali pertanyaan tentang posisi THR sebagai bagian dari kebijakan sosial negara bagi pekerja Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menilai potongan pajak mengurangi fungsi utama THR sebagai dukungan ekonomi menjelang hari raya. Di sisi lain, pemerintah menyatakan kebijakan terkait THR masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya belum menerima pembahasan resmi…

Read More

Pencekalan Bos Djarum dan Respons Indonesia di Mata Jaringan Global

Victor Rachmat Hartono bos djarum

SuaraDuniaNusantara.net — Tindakan Kejaksaan Agung mencegah perjalanan luar negeri Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, sejak 14 November 2025, menjadi perhatian di Indonesia maupun komunitas bisnis luar negeri yang berkaitan dengan jaringan usaha Grup Djarum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menyebut permintaan resmi berasal dari Kejagung. Dugaan kasus ini mencakup praktik memperkecil kewajiban pajak oleh perusahaan besar. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” ujar Anang (20/11). PT Djarum menyampaikan sikapnya. “Kami menghormati dan taat hukum,” kata Budi Darmawan (20/11). Menteri…

Read More