suaradunianusantara.net – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat pajak Jakarta Utara bukan sekadar penindakan biasa. Di baliknya, terungkap pola negosiasi pajak yang berlapis, melibatkan pejabat struktural, konsultan, hingga perusahaan wajib pajak. Garis besarnya, praktik ini berujung pada pemangkasan kewajiban pajak yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Pemeriksaan yang Berujung Tawar-Menawar Pada saat yang sama ketika PT WP menyampaikan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan bayar sekitar Rp75 miliar. Temuan itu semestinya menjadi dasar koreksi administrasi pajak. Namun pada kenyataannya,…
Read More